Minggu, 10 Agustus 2014

7 Komisioner KPU Datangi Bareskrim Laporkan Ancaman Penculikan

Foto: Rina Atriana/Detikcom

7 Komisioner KPU Datangi Bareskrim Laporkan Ancaman Penculikan


Jakarta - Dini hari KPU mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan ancaman penculikan yang dilontarkan beberapa pihak pasca pemilu presiden 2014. Komisioner KPU datang dengan formasi lengkap.

Tujuk komisioner KPU tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, sekitar pukul 00.30 WIB, Senin (11/8/2014). Mereka datang dengan menumpang 6 buah mobil.

Beberapa anggota komisioner KPU telah duluan tiba sekitar pukul 00.30. Namun Ketua KPU Husni Kamil Manik datang terlambat dan baru tiba pukul 01.00 WIB. Setelah formasi dirasa lengkap, mereka langsung menyampaikan laporan aduan ke bagian sentra pelayanan Bareskrim Mabes Polri.

Pukul 01.20 WIB mereka masih berada di ruangan tersebut. Ditemani dua orang pengacara, tujuh komisioner KPU mejelaskan apa maksud kedatangan mereka. Suasana pertemuan terlihat santai.

Source : http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/08/11/013408/2658109/1562/7-komisioner-kpu-datangi-bareskrim-laporkan-ancaman-penculikan
Read more »

Dilaporkan KPU ke Bareskrim, Ketua Gerindra DKI Terancam Penjara 2 Tahun

Foto: Ketua KPU saat melapor ke Bareskrim

Dilaporkan KPU ke Bareskrim, Ketua Gerindra DKI Terancam Penjara 2 Tahun


Jakarta - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik dilaporkan ke Bareskrim Polri atas ancaman penculikan oleh KPU RI. Taufik dilaporkan karena diduga melanggar pasal 336 KUHP.

"Hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan," kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Bareskrim Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (11/8/2014).

Husni menjelaskan, pasal itu belum pasti dan masih bisa berkembang tergantung pihak kepolisian. Saat pelaporan KPU telah membawa alat bukti cetak.

"Kami membawa satu bukti cetak. Jika perlu kita tambah rekaman visual," tuturnya.

M Taufik menyatakan akan menculik ketua KPU saat berorasi di depan Gedung MK. Ia mengajak massa menangkap Husni karena dianggap curang telah mengeluarkan surat edaran membuka kotak suara.

KPU menganggap penting menanggapi ancaman Taufik karena khawatir akan mempengaruhi sidang yang tengah diikutinya. "Kami memandang perlu untuk memastikan agar kegiatan itu bisa dilakukan dengan baik," jelasnya.

Source : http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/08/11/043030/2658124/1562/dilaporkan-kpu-ke-bareskrim-ketua-gerindra-dki-terancam-penjara-2-tahun?991104topnews
Read more »

Tim Jokowi Makin Yakin Gugatan Prabowo Ditolak MK, Mengapa?

Xlarge_feb-aik-pemilu2014-kuasa-hukum-jokowi-jk-yakin-gugatan-prabowo-ditolak-mk_-mengapa-antarafotodotcom

Tim Jokowi Makin Yakin Gugatan Prabowo Ditolak MK, Mengapa?


Jakarta – Usai sidang kedua gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres, tim kuasa hukum Jokowi-JK makin yakin MK bakal menolak gugatan Prabowo-Hatta. Mengapa?
Pada persidangan PHPU kedua yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kubu Prabowo-Hatta menghadirkan 25 saksi dari DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Namun menurut Taufik Basari, kuasa hukum Jokowi-JK, keterangan para saksi tak berkekuatan hukum.
"Yang berbobot dan bernilai dalam persidangan ini justru dari keterangan saksi. Kami semakin yakin permohonan (Prabowo-Hatta) ini akan ditolak," kata Taufik Basari, usai mengikuti persidangan gugatan Prabowo-Hatta, pada Jumat malam (8/8/2014).
Menurutnya, saksi yang dihadirkan kubu Prabowo-Hatta belum mampu menunjukkan bukti konkret di depan majelis hakim, terutama terkait daftar pemilih khusus tambahan (DKPtb) yang dipermasalahkan kubu Prabowo-Hatta.
Taufik juga menilai, keterangan saksi lemah di mata hukum. Sebab, para saksi yang dihadirkan hanya memberi keterangan berdasarkan laporan warga tanpa dilampiri bukti dokumentasi dan sebagainya.
"Kalau lihat saksi seperti ini, kita akan pilih lagi mana saja yang relevan. Kalau tidak perlu, ya saksinya tak perlu dihadirkan. Ini malah memperingan beban kami,” imbuhnya.
Hal senada juga dilontarkan oleh Adnan Buyung Nasution, kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengatakan, permohonan kubu Prabowo-Hatta dalam sidang gugatan hasil Pilpres di MK tidak konkret.
Dicontohkan, kubu Prabowo-Hatta menyebut ada sekian persen suara yang benar untuk mereka di DKI Jakarta, tapi tidak dijelaskan secara detail.
"Harusnya dijelaskan X itu dari mana, di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), kabupaten sampai tingkat provinsi, musti dijelaskan, tidak umum saja. Diambil dari langit begitu, ada uraiannya lah," ujar Adnan di Gedung MK, Jakarta, pada Jumat (8/8/2014).
Karena itulah dia mengaku pesimis gugatan Prabowo-Hatta akan dikabulkan MK. Terlebih Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sudah menyatakan tidak ada penyimpangan.
Kalaupun dikabulkan MK, kata Adnan, hanya akan ada pemilihan ulang di beberapa daerah saja dan bukan seluruh provinsi seperti permintaan kubu Prabowo-Hatta. (yt astuti/ bim)
Source : http://www.nefosnews.com/post/pemilu-2014/tim-jokowi-makin-yakin-gugatan-prabowo-ditolak-mk-mengapa
Read more »

Saya memilih Jokowi waktu pilpres karena 2 alasan



Saya memilih Jokowi waktu pilpres karena 2 alasan

Saya memilih Jokowi waktu pilpres karena 2 alasan, bukan sekedar karena 2 jari. Pertama, karena ingin perubahan bagi bangsa ini. Kedua, karena karakter Jokowi memang beda, dan perbedaan karakter inilah yang akan menjadi kekuatan istimewa dalam menggerakkan perubahan2 yang memang diperlukan bagi perombakan birokratis dan konspirasi.

Namun, sebagai penulis pinggiran yang memahami sedikit teori komunikasi dan sedikit teori psikologi, serta teori pendidikan, saya sangat menyayangkan dampak buruk yang masih bercokol di group ini. Disadari atau tidak, para anggota group sedang dijadikan sasaran obok2 menghancurkan semangat positif.

Pertama, adu komen atas suatu posting yang bersifat cemooh baik "manis tuturnya tapi menohok" maupun "yang kasar dan jorok" masih saja muncul. Bisa dari pemilih Jokowi, bisa dari pemilih Prabowo yang panas hati. Untuk apa hal ini terus dilakukan? Apa untungnya ya, buat teman2?

Kedua, ada indikasi orang-orang tertentu yg memang sengaja melakukan posting yang provokatif memancing emosi. Dia bersorak sorai sendiri di tempatnya ketika "puas" bahwa posting tersebut laku keras menuai "bully"... dan misinya memancing emosi berhasil. Saya sungguh menyayangkan hal ini, karena tanpa disadari pemilih Jokowi tidak belajar dari karakter Jokowi. Sejak kompetisi di pilpres, tidak sekalipun Jokowi merendahkan Prabowo, sekalipun Jokowi mengalami serangan bertubi-tubi.

Sesungguhnya, kita tidak bisa "membela" baik Jokowi maupun Prabowo. Kedua-duanya pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah dan kepada seluruh Rakyat Indonesia. Baik pendukung Prabowo (bayaran atau bukan) maupun pendukung Jokowi (relawan perorangan yg dijadikan satu karena kesadaran ingin perubahan) sama2 memiliki tanggung jawab kepada Allah dan juga kepada seluruh rakyat, sekalipun bukan pemimpin.

Ijinkan saya tegaskan hukum universal dalam rupa hukum moral... "Kalau akibat satu orang provokator terjadi kekisruhan yang besar, maka seluruh akibat dr kekisruhan itu akan ditanggungkan kepada sang provokator itu. Apalagi bila dia melakukannya karena uang. Dia sendiri akan terus dikejar oleh akibat2 langsung dan tidak langsung dari perbuatannya". Ini hukum tidak tertulis, namun buktinya dari generasi ke generasi adalah nyata. Keturunan orang2 berbudi luhur lahir dari orang yang manis bertutur dan santun.
Siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Siapa menabur benih cemooh, akan menuai malu. Siapa menabur benih kemarahan, akan menuai caci maki, siapa menabur benih permusuhan, akan menuai laknat.

Saya percaya, kalau Anda bisa menulis, Anda juga bisa membaca. Kalau Anda bisa membaca, Anda juga bisa belajar berpikir dan merenungkan apa yang Anda tangkap dari bacaan tersebut.

Pilih mana? Beri komen dan jadi tambah bernafsu... atau diamkan saja? Komen2 buruk yg Anda baca, bilamana tidak discreening sendiri, menjalar seperti penyakit kanker, atau nagih seburuk narkoba.

Hanya Anda sendiri yang dapat memutus mata rantainya dengan sikap memilih untuk menghentikannya. Sekarang!
Salam Revolusi Mental sendiri, sebelum merevolusi mental orang lain. 

Mumpung masih bulan Syawal.

Source : https://www.facebook.com/groups/Jokowi.Indonesiabaru/permalink/355892394594063/
Sifra Susi Langi
Sifra Susi Langi

Read more »

Kualitas Gugatan Tim Prabowo Dinilai Buruk

Sidang gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi dibuka dengan mendengarkan saksi dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa
Sidang gugatan pilpres di Mahkamah Konstitusi dibuka dengan mendengarkan saksi dari pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (sumber: AFP PHOTO / Bay Ismoyo)

Kualitas Gugatan Tim Prabowo Dinilai Buruk

Jakarta - Gugatan hasil pemilu presiden 2014 yang diajukan oleh calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai memiliki kualitas yang buruk.
Hal itu disampaikan oleh Pengamat dari Populi Center Nico Harjanto yang ditemui usai acara diskusi di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8).
"Tuntutan (gugatan) hukum seharusnya ada kasus, ada masalah, ada persoalan mendasar yang layak disidangkan. Kita semakin tahu kualitas tuntutan itu semakin buruk," kata Nico.
Nico mendasari penilaiannya itu atas banyaknya kesalahan dalam gugatan tim Prabowo. Hal itu juga diperkuat dalam proses sidang, dimana tim Prabowo banyak mendapatkan teguran dari hakim MK.
Bahkan, menurut Nico dalam proses sidang perdana gugatan, layaknya dosen memberi kuliah kepada mahasiswa.
"Dalam persidangan pertama seperti memberi kuliah ke mahasiswa S1 bagaimana menyusun tuntutan yang baik," kata Nico.
Saksi yang dihadirkan Tim Prabowo juga tidak berkompeten. Saksi-saksi tersebut, kata Nico hanya saksi yang tidak benar-benar menyaksikan kecurangan dalam pemilu presiden. Saksi-saksi itu hanya berasumsi dan tidak dapat menunjukan bukti.
"Sudah gugur dari legitimasi saksinya karena sakai kan harusnya menyaksikan langsung. Kalau tidak saksikan sendiri, hanya penyampaian berita dong. Tidak seharusnya berada di forum terhormat di MK," tutup Nico.
Penulis: Rizky Amelia/FMB

Read more »

Ini Alasan Mengapa Gugatan Prabowo-Hatta Stagnan

Pasangan capres-cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengikuti jalannya sidang gugatan pilpres 2014, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (6/8).

Pasangan capres-cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengikuti jalannya sidang gugatan pilpres 2014, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (6/8). (sumber: AFP Photo / Romeo Gacad)

Ini Alasan Mengapa Gugatan Prabowo-Hatta Stagnan

Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Leo Agustino, menilai gugatan yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta tidak akan bergerak ke mana-mana.
Leo menekankan ada beberapa alasan untuk pernyataannya itu. Pertama, kualitas saksi yang diajukan oleh tim hukum Prabowo-Hatta tidak berhasil meyakinkan dan memberatkan keputusan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-JK.
Sebab kesaksian mereka hanya berdasar "katanya", yang sukar dibuktikan di meja para hakim Mahkamah Konstitusi.
"Kedua, selisih suara yang dikemukakan oleh Prabowo-Hatta tidak cukup besar jika dibandingkan dengan selisih suara yang diperoleh oleh pasangan Jokowi-JK," kata Leo di Jakarta, Sabtu (9/8).
Penjelasannya, gugatan atas Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang disengketakan oleh pasangan Prabowo-Hatta tidak cukup signifikan karena akumulasinya hanya 2,9 juta suara.
Seandainya pun semua suara yang disengketakan itu akhirnya dimasukkan sebagai memilih Prabowo-Hatta, maka selisih suara antara Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK tetap tak terkejar. Yakni dari sebelumnya 8,4 juta menjadi 5,5 juta untuk kemenangan Jokowi-JK.
"Dan kita tidak tahu, jangan-jangan sebagian besar suara DPKTb yang disengketakan justru memilih pasangan Jokowi-JK. Kalau begini, ya, semakin besar margin suara antara Prabowo-Hatta," ujarnya.
Alasan ketiga, tuntutan atau gugatan yang diajukan oleh Prabowo-Hatta ternyata tidak ada "cantolan" hukumnya. Mengapa demikian? Karena perkara DPKTb tidak diatur dalam regulasi Pilpres. Hal DPKTb itu hanya mengatur pada perkara Pileg saja.
"Oleh karena itu, sebenarnya MK bisa memutuskan sejak awal bahwa tuntutan dan gugatan pasangan calon nomor urut satu itu batal demi hukum," tegas Leo.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/FEB
Read more »

Survei Temukan Sikap Prabowo Bertolak Belakang dengan Pemilihnya Sendiri


Pasangan capres-cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengikuti jalannya sidang gugatan pilpres 2014, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (6/8).
Pasangan capres-cawapres nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengikuti jalannya sidang gugatan pilpres 2014, di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (6/8). (sumber: AFP Photo / Romeo Gacad)

Survei Temukan Sikap Prabowo Bertolak Belakang dengan Pemilihnya Sendiri

Jakarta - Sikap calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan elite pendukungnya yang menolak hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI ternyata tidak mencerminkan sikap para pemilih mereka.
Temuan survei terbaru yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Minggu (10/8), di Jakarta, menyatakan sebanyak 77,9 persen pemilih nasional menilai bahwa Pilpres 2014 yang baru saja digelar berlangsung dengan bebas dan jujur.
Hanya 10,9 persen responden yang menilai bebas dan jujur tapi dengan banyak masalah, sementara 2,3 persen lainnya menilai tidak bebas dan tidak jujur sama sekali.
Direktur Riset SMRC Djayadi Hanan mengatakan, bukan hanya pemilih capres Joko Widodo (Jokowi) yang menilai bahwa Pilpres 2014 berlangsung sangat bebas dan jujur. Namun juga pada umumnya penilaian serupa ditunjukkan oleh pemilih capres Prabowo.
Menurut Djayadi, hal ini mengindikasikan bahwa sikap Prabowo dan elite pendukungnya yang menolak hasil KPU bukan sikap umum dari massa pendukung para capres nomor urut satu tersebut.
"Prabowo yang kecewa dengan praktik demokrasi atau dengan Pilpres, menyimpang dari kecenderungan sikap pemilihnya sendiri," kata Djayadi Hanan.
Survei melibatkan 1.220 responden yang dipilih menggunakan metode menggunakan multistage random sampling dengan margin of error plus minus 2,9 persen. Responden diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara terlatih pada 21-26 Juli 2014.
Di samping itu, lanjut Djayadi Hanan, suara rakyat pasca-Pilpres menunjukan kecenderungan lebih optimis tentang Indonesia. Rakyat menilai arah perjalanan Indonesia secara umum menuju ke arah yang benar (71,6 persen).
Sebanyak 68,3 persen responden menilai kehidupan politik saat ini sudah baik atau sedang. Sebanyak 64,3 persen responden menyatakan penegakan hukum sudah baik atau sedang. Dan sebanyak 84,8 persen responden menyatakan kondisi keamanan sekarang sudah baik atau sedang.
"Ini semua merupakan modal sosial-politik yang mencerminkan sikap positif atas pelaksanaan dan hasil Pilpres yang lalu untuk Indonesia lebih kuat ke depan," jelasnya.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/JAS
Read more »

Pengamat: Waspadai Deparpolisasi di Kabinet Jokowi-JK

Gubernur DKI Jakarta yang juga presiden terpilih Joko Widodo

Gubernur DKI Jakarta yang juga presiden terpilih Joko Widodo (sumber: Istimewa)

Pengamat: Waspadai Deparpolisasi di Kabinet Jokowi-JK


Jakarta - Upaya deparpolisasi di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mulai ramai dibicarakan. Wacana ini dinilai justru akan melemahkan pemerintahan Jokowi ke depan karena meski Indonesia menganut sistem presidensial, namun praktiknya semi parlementer.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarok mengatakan sangat berbahaya di alam demokrasi, tempat parpol tumbuh dengan baik, namun diberangus oleh orang-orang yang mengatasnamakan profesionalisme.
Menurut Zaki, banyak ketua dan pengurus parpol yang bagus dan profesional, di samping juga mengetahui medan politik di parlemen. Sebagian anggota parpol yang mantan anggota DPR atau masih anggota DPR lebih mengerti suasana di parlemen daripada orang-orang nonparpol.
Karena itu, menurut dia, patut dicurigai ada gerakan sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang-orang nonparpol untuk merebut jabatan di kabinet meski tanpa keringat.
"Seperti penumpang gelap atau penumpang angkot," kata Zaki di Jakarta, Minggu (10/8).
"Mereka akan menjadi beban tersendiri bagi presiden terpilih ketika ada kebuntuan politik di parlemen. Perlu diingat bahwa parlemen menentukan jabatan-jabatan strategis, termasuk jabatan yudikatif dan eksekutif. Misalnya pemilihan hakim agung, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Komisi Yudisial (KY), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain-lain."
Zaki mengingatkan Jokowi-JK mewaspadai orang-orang nonparpol yang syahwat politiknya tinggi dengan sengaja melakukan agenda deparpolisasi kabinet.
"Patut dicurigai penumpang gelap itu syahwat politiknya luar biasa dan tidak terbendung untuk merebut kekuasaan di kabinet dan badan-badan strategis pemerintahan," tegasnya.
Menurut dia, partai politik secara konstitusional boleh duduk di kursi politik. Tak diharamkan orang-orang parpol merebut jabatan politik termasuk di kabinet.
Soal tuduhan orang parpol tidak akan fokus bila duduk di kabinet, menurutnya, itu tidak tepat dan tidak masuk akal. Karena di parpol sudah ada tugas masing-masing dan bisa dilakukan siapa pun.
"Hari libur kan bisa mengurus partai, tidak di hari kerja. Dan perlu diingat bahwa menteri adalah jabatan politik, bukan jabatan birokratis," ujar Zakki.
Lebih jauh, Zaki menilai orang nonparpol, misalnya berlatar belakang dosen yang dijadikan anggota kabinet akan kesulitan untuk melakukan komunikasi politik dengan parlemen. Dan bisa jadi program-programnya dihambat.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/JAS
Source : http://www.beritasatu.com/nasional/201799-pengamat-waspadai-deparpolisasi-di-kabinet-jokowijk.html
Read more »

PKB: Kabinet Tanpa Parpol Lemahkan Pemerintahan

Presiden terpilih Joko Widodo

Presiden terpilih Joko Widodo (sumber: Antara/Widodo S.Jusuf)

PKB: Kabinet Tanpa Parpol Lemahkan Pemerintahan


Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi pernyataan Joko Widodo yang menginginkan orang-orang parpol meletakkan jabatannya di kabinet.
"Ketua umum dan pengurus parpol tidak boleh menjabat di kabinet adalah tidak relevan dengan cita cita mengawal stabilitas pemerintahan karena stabilitas pemerintahan ditentukan oleh solid dan tidak dukungan di parlemen," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Fathan Subchi, di Jakarta, Minggu (10/8).
Menurut dia, program-program unggulan pemerintah, termasuk juga usulan APBN dan RAPBN sangat mudah diganjal di
parlemen dan pemerintahan tidak bisa berjalan dengan mulus.
"Yang punya parlemen adalah parpol, remote-nya ada ketum parpol dan fraksi di parlemen," katanya.
Justru ketua atau pengurus parpol yang menjadi menteri akan memperkuat dukungan parlemen pada pemerintah, tambah Fathan.
Ia menilai, ide deparpolisasi di kabinet itu "kerjaan" orang-orang di sekitar Jokowi, termasuk tim transisi yang ingin meraih kekuasaan tanpa keringat apa pun, termasuk mendelegitimasi partai politik.
"Harus diingat bahwa tidak ada negara demokrasi mana pun di dunia ini yang tidak butuh parpol. Sudah biasa dan lumrah ketum dan parpol menjadi anggota kabinet, karena parpol adalam rezim demokrasi yang diakui oleh konstitusi," ujarnya.
Sebaliknya, Fathan menilai orang nonparpol tidak punya kekuatan dan pengalaman politk dan justru nantinya secara politk akan membebani presiden dan wakil presiden terpilih.
"Jangan sampai pemerintahan ke depan hanya berisi hiruk pikuk politik tanpa mengimplementasikan program-program unggulan pemerintah karena bisa juga disandera oleh kepentingan politik dan parlemen," tegasnya.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/AF
Source : http://www.beritasatu.com/nasional/201777-pkb-kabinet-tanpa-parpol-lemahkan-pemerintahan.html
Read more »

46 Persen Remaja 15-19 Tahun Sudah Pernah Bersetubuh

46 Persen Remaja 15-19 Tahun Sudah Pernah Bersetubuh

46 Persen Remaja 15-19 Tahun Sudah Pernah Bersetubuh


DEPOK-Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Julianto Witjaksono SpOG, KFER, MGO mengatakan, saat ini 46 persen remaja berusia 15-19 tahun belum menikah sudah berhubungan seksual.
"Paling tidak, beri pandangan bahwa ini bahaya dan mengancam generasi muda. Pernikahan dini, penyimpangan prilaku. Masalah penyimpangan remaja semestinya bisa dikendalikan. Harus dikendalikan, bisa mengurangi angka kehamilan pra nikah, penyimpangan seksual akan bisa berdampak pada kesehatan remaja," katanya dalam Seminar Kesehatan Reproduksi Remaja “Strategi Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Upaya Meningkatkan Kesehatan Ibu di Indonesia” di Universitas
Indonesia (UI) Depok, Minggu (10/8/2014)
Menurut Julianto, Indonesia dapat siap menghadapi tantangan bonus demografi 2025 atau AFTA 2015. Generasi ini harus disiapkan sejak dini.
"Kualitas manusia Indonesia, tak hanya pendidikan sekolah, tetapi harus disiapkan sejak dini dalam kandungan.
Kehamilan remaja memicu tingginya angka kematian bayi. Bayi berbobot rendah," paparnya.

Source : http://wartakota.tribunnews.com/2014/08/10/46-persen-remaja-15-19-tahun-sudah-pernah-bersetubuh



Read more »

Rabu, 06 Agustus 2014

Matt Arkarna: Jokowi orang Indonesia yang luar biasa

Matt Arkarna: Jokowi orang Indonesia yang luar biasa
Arkarna, Matt Hart ketiga dari Kiri ©KapanLagi.com


Matt Arkarna: Jokowi orang Indonesia yang luar biasa

Merdeka.com - Karena pernah sepanggung dengan Jokowi, gitaris Arkarna, Matt Hart pun sangat mengagumi sosok fenomenal ini. Matt rela terbang dari London ke Jakarta demi bertemu lagi dengan presiden Indonesia terpilih hasil keputusan KPU tersebut.
Arkarna dan Matt merupakan musisi internasional yang sangat militan mendukung Jokowi saat Pilpres kemarin. Bahkan, Matt mengaku terus mengikuti perkembangan Pilpres 2014 lewat berbagai media.
Kekaguman Matt bertambah setelah Jokowi mau untuk menyempatkan diri bertemu dirinya. Ia tahu Jokowi punya jadwal yang padat tiap harinya.
"Buat saya dia orang Indonesia yang sangat luar biasa," ujar Matt ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/8). "Ini adalah waktu yang bagus untuk kembali ke Indonesia," tambahnya.
Matt Hart dan Abdee temui Jokowi KapanLagi.com Pria yang jadi motor kesuksesan Arkarna ini datang sendiri ke Jakarta dengan biaya sendiri. Ia hanya meminta bantuan Abdee untuk mengantarnya menemui Jokowi.
"Seminggu lalu dia nge-tweet lewat management saya, pengen ketemu langsung dengan pak Jokowi dan memberikan selamat," timpal Abdee.
Matt rencananya akan ada di Indonesia selama tiga minggu. "Saya akan mentweet setiap hari ke mana aja saya pergi," imbuhnya santai.
(kpl/hen/trn)
Read more »

Usulan 3 Gebrakan Tambahan untuk Ignasius Jonan

Usulan 3 Gebrakan Tambahan untuk Ignasius Jonan


Belakangan ini, nama Ignasius Jonan mencuat setelah fotonya ketika sedang terlelap di kursi gerbong KA kelas ekonomi tersebar. Situs www.merdeka.com juga membahas mengenai 5 gebrakan yang dilakukan oleh Jonan sejak menjabat sebagai Dirut PT KAI (bisa dibaca di sini)
Singkatnya, lima poin yang diulas di situs tersebut sebagai berikut:
1) Jonan menetapkan sistem boarding pass seperti penumpang pesawat terbang
2) Pembelian tiket bisa via online
3) Mempercepat waktu tempuh dengan menyelesaikan proyek jalur ganda (double-track) dan menambah armada (KA)
4) Menghidupkan jalur KA yang sudah mati (non-aktif)
5) Menciptakan suasana bersih, aman, dan nyaman dalam KA
Sebagai pengguna aktif KA sejak kecil, secara pribadi saya mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Ignasius Jonan selama menjabat sebagai Dirut PT KAI. Beliau melakukan terobosan yang sebelumnya terkesan diabaikan oleh para pimpinan tertinggi di PT KAI. Saya pun merasakan perbedaan tersebut pada dua perjalanan terakhir saya menggunakan jasa kereta api: awal Juli 2013 (KA Malioboro Ekspress dari Malang ke Yogyakarta) dan awal Juni 2014 (KA Argo Lawu dari Klaten menuju Gambir).
Pada dua perjalanan tersebut, sistem boarding-pass sudah mulai diterapkan, tersedianya KA ekonomi ber-AC membuat perjalanan terasa lebih adem, dan terutama kereta api tiba di tempat tujuan sesuai jadwal yang ditetapkan. Jadi, secara umum saya cukup puas dan senang dengan terobosan layanan yang dilakukan oleh PT KAI, semoga terobosan ini bisa terus dipertahankan kelak ketika Ignasius Jonan tak lagi menjabat sebagai Dirut PT KAI.
Namun saya rasa setidaknya masih ada tiga terobosan atau gebrakan lagi yang perlu dilakukan oleh PT KAI, terutama berkaitan dengan kenyamanan saat perjalanan.Pertama, peningkatan skill oleh para pelayan restorasi kereta api sehingga dapat melayani penumpang dengan lebih baik. Senyum-sapa-salam yang menjadi standar minimal layanan terkait dengan jasa belum jelas terlihat ketika saya menggunakan KA Argo Lawu. Kesigapan pelayan restorasi juga saya nilai masih kurang (nilai 5) ketika menanggapi keluhan dari penumpang (waktu itu saya menanyakan gunting untuk membuka sambal kemasan yang diberikan, tetapi pelayan restorasi menjawab dengan ketus plus tetap tidak ada gunting yang diberikan).
Kedua, pemberian air-minum atau snack setidaknya untuk kelas bisnis dan eksekutif. Untuk tiket KA Argo Lawu seharga 400.000-an tetapi penumpang tidak mendapat apa-apa menurut saya PT KAI masih terlalu pelit.
Sebagai perbandingan, ketika saya bepergian dengan bus EKA dari Solo tujuan Surabaya, harga karcis yang dikenakan kepada penumpang termasuk pemberian air mineral (gelas) plus sekali makan-minum di RM Duta Ngawi. Masa’ untuk memberikan setidaknya segelas air mineral atau sebotol air berukuran 600 ml PT KAI tidak mampu memberikan? Padahal perjalanan yang ditempuh cukup jauh sekitar 9 jam perjalanan dari Klaten menuju Jakarta (Gambir).
Setidaknya… untuk perjalanan jarak jauh, penumpang KA kelas bisnis diberikan air mineral dan untuk penumpang KA kelas eksekutif ditambah snack (jika dirasa memberatkan, air mineral ukuran 600 ml boleh juga deh) pasti akan lebih mantap lagi. Saya pernah dengar bahwa beberapa waktu sebelumnya (entah tahun berapa), penumpang KA eksekutif jarak jauh masih mendapatkan snack dan air minum.Mengapa sekarang tidak? Rugikah PT KAI jika menyisihkan sebagian keuntungan untuk menyediakan air minum dan snack?
Ketiga, informasi perjalanan kereta api. Pada perjalanan yang terakhir, saya masih sering bingung ketika kakak ipar atau istri saya bertanya: “Sudah sampai mana?” Saya hanya bisa menjawab ketika kereta melintas sebuah stasiun. Itu pun kalau kereta berhenti atau tulisan terbaca dengan jelas karena tidak jarang tulisan nama stasiun terletak cukup jauh dari gerbong sehingga tidak bisa terbaca dengan jelas.
Saya membayangkan betapa asyiknya perjalanan dengan kereta api jika secara berkala melalui pengeras suara disampaikan pengumuman bahwa kereta baru saja meninggalkan stasiun A, lalu diperkirakan dalam waktu sekian menit kereta api akan sampai ke stasiun B. Jika PT KAI mau keluar biaya lagi, informasi tersebut bisa ditampilkan dalam bentuk digital yang diletakkan di setiap gerbong kereta api. Sepertinya sepele, tetapi informasi keberadaan kereta api selama perjalanan cukup penting. Salah satu manfaatnya, jika penumpang akan dijemput oleh keluarga di stasiun tertentu, akan bisa memperkirakan jam berapa penjemputan bisa dilakukan. Atau kalau terjadi sesuatu pada penumpang maupun kereta api, keluarga atau kerabat bisa mengetahui keberadaan dan kondisi teraktual dari penumpang.
Kelima poin di atas ditambah tiga poin ini saya rasa akan semakin membuat masyarakat terpuaskan dengan layanan yang diberikan oleh PT KAI. Bukan demi melambungkan nama Dirut PT KAI (siapa pun yang nantinya menjabat), tetapi demi terselenggaranya moda transportasi darat yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
Semoga tulisan ini bermanfaat dan semoga juga dibaca oleh Pak Jonan. ^.^
Salam,
Widodo

Source : http://sosok.kompasiana.com/2014/08/06/usulan-3-gebrakan-tambahan-untuk-ignasius-jonan-667358.html
Read more »

Mengapa Berita Jokowi Masih Menarik?

Mengapa Berita Jokowi Masih Menarik?


” enakan baca berita jokowi, santai bacanya, daripada baca hambalang,BPK,century, rasanya jengkel bacanya”

petikan kalimat diatas adalah komentar salah seorang pembaca pada berita tentang jokowi di sebuah web berita online. Jokowi memang masih menjadi magnet berita bagi seluruh media nasional bahkan kebanyakan memberikan “ruang khusus bagi pemberitaan tentang Jokowi.
Secara umum orang akan melihat itu sebagai hal wajar, PILGUB jakarta dengan segala plus minus nya kemarin telah menjadi PilGUB yang paling menarik di  Negara ini.Bukan hanya karena Jakarta adalah  Ibukota Negara ,tapi sosok  Jokowi dengan kesederhanaan dan apa adanya menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat untuk mengikuti.

Mungkin lain cerita jika Foke menang kemarin, masyarakat tidak akan seantusias sekarang mengikuti berita tentang   Jakarta dan gubernurnya. Pelantikan Foke menjadi antiklimaks  minat masyarakat mengikuti Pemberitaan   tentang Jakarta, bagi mereka setelahnya  akan ketemu hal-hal ‘biasa” sebagaimna kinerja Foke dan pejabat negara ini  pada umumnya.
Untuk memenuhi antusiasme pembaca sampai-sampai media kadang memberitakan hal-hal yang remeh temeh cenderung lebay tentang jokowi, Seperti “ jokowi malam ini akan tidur dimana?, Mobil Rental Jokowi akan Selesai Hari ini, bahkan berita tentang baju jokowi yang belum kering di jemur pun di jadikan Headline, Tapi anehnya berita apapun tentang jokowi selalu banyak dibaca dan dikomentari.

Kita sebagai bangsa sekarang ini memang tengah mempimpikan pemimpin yang sesuai dengan harapan kita.  Kita sudah jenuh dengan berita tentang korupsi, pejabat yang bermewah -mewah, Pejabat terjerat kasus narkoba, Pejabat Plesiran dengan duit rakyat, Pejabat sok kuasa dan lainya.

ada sebuah catatan menarik tentang Jokowi oleh penggemarnya :

Jokowi memang belum tentu akan sesuai dengaan harapan kita, Jokowi belum tentu mampu, tapi biarlah kami menikmati mimpi tentang pemimpin yang baik saat ini bersama dia, biarkan kami  memeluk harapan walaupun barang sesaat. Kalaupun nantinya  dikecewakan .. bagi kita sudah biasa… Tapi Bisa menikmati pernah bermimpi indah tentang pemimpin yang baik di Negeri ini pun sangat sulit.. padahal hanya mimpi…. jadi biarkanlah kami bermimpi… masa mimpi saja ga boleh siii??

Source : http://politik.kompasiana.com/2012/10/21/mengapa-berita-jokowi-masih-menarik-502616.html
Read more »

Menarik, Pernyataan Ketua KPK Atas Keteladanan Jokowi

Menarik, Pernyataan Ketua KPK Atas Keteladanan Jokowi

Berita Kompas.com bertajuk 'Ketua KPK: Jokowi Patut Diteladani' yang kemudian dikutip JakartaBaru.co menarik perhatian publik setelah Abraham Samad (Ketua KPK) belakangan menyatakan tidak terima pernyataannya dicatut sebagai testimoni yang mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).

Menarik, Pernyataan Ketua KPK Atas Keteladanan Jokowi  

Menurut Abraham, sebagaimana dilansir Kompas.com, pencatutan namanya dalam testimoni 
Jokowi-Ahok tersebut merupakan suatu bentuk kebohongan publik. "Apa yang dilakukan calon bersangkutan, kalau memang dia yang melakukan, itu adalah bentuk pembohongan publik," kata Abraham di Jakarta, Jumat (25/5/2012).(Abraham: Jokowi-Ahok Lakukan Pembohongan Publik).

Selain itu, menurut Abraham, perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran berat atas etika demokrasi. "Maka saya memperingatkan dengan keras yang bersangkutan untuk segera mencabut pernyataan yang ada dalam situs yang sama sekali tidak benar," tegasnya. Apabila tidak dicabut, lanjut Abraham, pihaknya akan mengajukan gugatan hukum.

Pernyataan Ketua KPK itu menarik perhatian publik dan ingin mengetahui apa sesungguhnya kebenaran yang terjadi. Benarkah Tim Sukses 
Jokowi-Basuki dalam situs JakartaBaru.co mencatut pernyataan Ketua KPK tersebut sebagai kebohongan publik?
Kompas.com dalam pemberitaannya menjelaskan: "Tim sukses 
Jokowi-Ahok mengumpulkan pernyataan positif dari sejumlah tokoh menjadi testimoni yang mendukung pasangan dari PDI-Perjuangan tersebut. Pernyataan para tokoh itu, diambil dari penggalan berita yang beredar di media.

Adapun pernyataan Abraham yang dimuat dalam testimoni Jokowi-Ahok tersebut adalah perkataannya saat menghadiri acara diskusi 
PDIP bertajuk "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bebas Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat" di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/2/2012).

Dalam pemberitaan Kompas.com hari itu, Abraham memuji Jokowi sebagai sosok pemimpin yang memberi inspirasi. "Diantara kader-kader 
PDIP yang hadir di sini, ada birokrasi, ada yang gubernur, dan satu lagi apakah ada Pak Jokowi. Pak Jokowi sungguh luar biasa sebagai kepala daerah, walikota yang bisa memberi inspirasi bagi seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia," kata Abraham saat itu.

Hari ini, tulis Kompas.com, Abraham mengaku tidak pernah memberi komentar sehubungan dengan dukungan terhadap Jokowi sebagai calon gubernur. Dia menegaskan, KPK tidak akan pernah masuk dalam wilayah politik praktis, seperti mendukung pencalonan seseorang. "Karena wilayah KPK adalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi," kata Abraham.

Pernyataan Ketua KPK itu menarik perhatian publik dan ingin mengetahui apa sesungguhnya kebenaran yang terjadi. Benarkah Tim Sukses Jokowi-Basuki dalam situs JakartaBaru.co mencatut pernyataan Ketua KPK tersebut sebagai kebohongan publik?

Guna membantu mengetahui kebenaran sesungguhnya, berikut ini petikan pernyataan Ketua KPK yang memuji Jokowi yang antara lain menyebut "Kalau semangat antikorupsi dan semangat pak Jokowi ditularkan ke seluruh Tanah Air, saya pikir perlahan-lahan negara ini menjadi baik, korupsi dapat dicegah," sebagaimana dipublikasikan Kompas.com:

Ketua KPK: Jokowi Patut Diteladani
JAKARTA, KOMPAS.com - Bukan hanya kalangan masyarakat luas yang memuji kepimpinan 
Joko Widodo alias Jokowi sebagai Wali Kota Solo. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
Abraham Samad pun mengungkapkan kekagumannya terhadap Jokowi.

Pujian Ketua KPK untuk Jokowi sebagai sosok pemimpin yang memberi inspirasi pun dilontarkannya saat menghadiri acara diskusi yang digelar 
PDIP "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang. Bebas Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat" di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (10/2/2012).

"Diantara kader-kader PDIP yang hadir di sini, ada birokrasi, ada yang gubernur, dan satu lagi apakah ada Pak Jokowi," tanya Abraham pada kader PDIP yang hadir saat itu.

"Pak Jokowi sungguh luar biasa sebagai kepala daerah, wali kota yang bisa memberi inspirasi bagi seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia," sambungnya, setelah tahu Jokowi ada diantara orang-orang tersebut.

Abraham berharap Jokowi dapat menjadi teladan bagi kepala daerah di Indonesia yang anti korupsi dan membela rakyat kecil. Memperhatikan nasib rakyatnya. "Semoga semua pemimpin bisa meneladani Pak Jokowi. Kalau semangat antikorupsi dan semangat pak Jokowi ditularkan ke seluruh Tanah Air, saya pikir perlahan-lahan negara ini menjadi baik, korupsi dapat dicegah," kata Abraham.

Seperti yang diketahui, di bawah kepemimpinan Jokowi, Solo mengalami perubahan yang pesat. Branding untuk kota Solo dilakukan dengan menyetujui moto "Solo: The Spirit of Java". Jokowi mampu merelokasi pedagang barang bekas di Taman Banjarsari hampir tanpa gejolak untuk merevitalisasi fungsi lahan hijau terbuka.

Selain itu, Jokowi juga memberi syarat pada investor untuk mau memikirkan kepentingan publik. Ia juga tak segan menampik investor yang tidak setuju dengan prinsip kepemimpinannya. Tak hanya itu, pria yang meraih gelar insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1985 ini juga turun langsung ke tengah masyarakat untuk melakukan komunikasi langsung rutin dan terbuka. Berita TokohIndonesia.com | rbh

© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Sumber: http://www.tokohindonesia.com/berita/article/308-berita-tokoh/4012-menarik-pernyataan-ketua-kpk-atas-keteladanan-jokowi
Copyright © tokohindonesia.com
Read more »

Jokowi Tambah Wawasan soal Industri Kreatif dari Gitaris Arkarna

Rabu, 6 Agustus 2014 | 21:30 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gitaris Arkarna Matt Hart bersama Abdee Slank, di Balaikota Jakarta, Rabu (6/8/2014).

Jokowi Tambah Wawasan soal Industri Kreatif dari Gitaris Arkarna

JAKARTA,  Joko Widodo mengaku mendapatkan wawasan soal pengembangan dunia industri kreatif dari diskusinya bersama gitaris Arkarna, Matt Hart, di Balaikota, Jakarta, Rabu (6/8/2014) sore. Pertemuan Jokowi dan Matt berlangsung tertutup.

"Diskusi saya tadi membuka wawasan saya. Banyak hal yang pemerintah bisa lakukan ternyata untuk mengembangkan industri kreatif," ujar Jokowi seusai pertemuan.

Apa saja yang didiskusikan Jokowi dan Matt? Menurut Jokowi, mereka berbincang soal perkembangan industri kreatif, terutama industri musik di negara asal Arkarna, Inggris, sejak tahun 1970-an hingga kini.

"Saya tanya apa saja sih yang harus disiapkan supaya industri kreatif berkembang seperti di sana," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, ada tiga hal yang diungkapkan Matt. Pertama, pemerintah harus menegakkan hukum, khususnya soal perlindungan hak cipta. Menurut Jokowi, aturan itu menggerakkan musisi atau seniman untuk berkarya lebih giat lagi. Otomatis, pemerintah pun mendapatkan pemasukan dari penjualan produk musisi.

Kedua, infrastruktur industri kreatif, khususnya di bidang musik, harus diperbaiki, misalnya dengan membangun lokasi konser dengan tata panggung yang modern dan memikat orang untuk datang menonton.

"Ketiga, industri kreatif harus diberi insentif oleh pemerintah. Misalnya, buat album diberi insentif, buat lagu juga. Cepat sekali itu pasti berkembangnya," lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan, diskusi tersebut menambah bahan pengetahuannya jika suatu saat akan membuat kebijakan soal pengembangan industri kreatif. Pertemuan antara Jokowi dan Matt berlangsung sekitar 30 menit. Gitaris Slank, Abdee, dan artis Olga Lidya ikut hadir dalam pertemuan itu. Hart juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Jokowi sebagai presiden periode 2014-2019.
Source :  http://nasional.kompas.com/read/2014/08/06/21302461/Jokowi.Tambah.Wawasan.soal.Industri.Kreatif.dari.Gitaris.Arkarna

Read more »

Jokowi Persilakan Masyarakat Melamar Jadi Menteri

 

  

 Abdul Rani Rasjid mendatangi kantor tim transisi di Jakarta untuk mengajukan diri sebagai menteri dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Jokowi Persilakan Masyarakat Melamar Jadi Menteri

 JAKARTA, Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo menilai, sah-sah saja jika ada orang yang mendaftarkan diri untuk menjadi menteri ke Rumah Transisi Jokowi-JK.

"Sah-sah saja. Kamu mau melamar menteri juga ndak apa-apa kok," ujar Jokowi di Kantor Balaikota, Jakarta, Rabu (6/8/2014) petang.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa Rumah Transisi bukanlah tempat pembentukan kabinet menteri. Di rumah itu, tim transisi mempersiapkan peralihan kekuasaan dari saat ini ke Jokowi-Jusuf Kalla.

"Di situ tempat identifikasi masalah. Di situ itu membuat program di awal pemerintahan saya. Ketiga, berhubungan dengan pemerintah SBY agar nyambung," ujar Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah orang datang ke Rumah Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Mereka ingin mendaftarkan diri untuk masuk kabinet Jokowi-JK.

Ratna adalah salah satunya. Ia mengaku sebagai politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan sempat maju sebagai calon anggota legislatif periode 2014-2019. Setelah gagal duduk di parlemen, Ratna mencoba mengajukan diri sebagai calon menteri di kabinet pemerintahan Jokowi-JK.

"Saya dapat dukungan 500.000 suara dari relawan untuk menjadi menteri sosial," kata Ratna.

Selain Ratna, ada juga Abdul Rani Rasjid yang juga datang ke kantor tim transisi untuk mengajukan diri sebagai menteri. Abdul adalah dosen mata kuliah akuntansi di beberapa universitas swasta, salah satunya adalah di Perbanas Institute, Jakarta.

Sesuai dengan keahliannya, Abdul berharap dapat dipilih masuk dalam kabinet Jokowi-JK. Ia merasa mampu dan berhak mengajukan diri karena mengaku ikut membantu memenangkan Jokowi-JK melalui jaringan relawannya, yaitu Ikatan Pemilih Indonesia, yang markasnya berada di wilayah Jakarta Selatan.

"Maunya sih jadi menteri koperasi dan UKM, kan saya ekonom dan relawan Jokowi-JK," ucap Abdul.

Source : http://nasional.kompas.com/read/2014/08/06/19475061/Jokowi.Persilakan.Masyarakat.Melamar.Jadi.Menteri

Read more »

Ahok: Di Jakarta, Pengemis Minta-minta buat Bikin Rumah di Kampungnya

 

 

Kompas.com/Kurnia Sari AzizaWakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melepas mudik bareng PGN, di Silang Barat Monas, Jakarta, Jumat

Ahok: Di Jakarta, Pengemis Minta-minta buat Bikin Rumah di Kampungnya

 JAKARTA, KOMPAS.com — Rupanya ada alasan lain mengapa Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berani membongkar bangunan liar di Jakarta. Hal ini terkait dengan "penelitiannya" soal pengemis di Jakarta.

Selama dua kali menjalani Ramadhan di Jakarta, Basuki mengaku melihat masjid tidak pernah penuh oleh para pengemis. Mereka lebih suka di luar masjid menunggu santunan para jemaah maupun mengemis di tempat lain.

Saat buka puasa dan sahur bersama, kata pria yang akrab disapa Ahok ini, lebih banyak para pekerja yang datang ke masjid, seperti sopir taksi dan pegawai kantoran.

"Artinya, di Jakarta ini tidak ada pengemis makanan. Kalau dia pengemis makanan, dia bakal nongkrong di masjid untuk makan buka dan sahur. Pengemis kita itu pengemis yang buat rumah di kampung," ujar Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (5/8/2014) malam.

Oleh karena itu, kata dia, Pemprov DKI bakal semakin gencar menertibkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang menyebar di Ibu Kota. Sebab, para PMKS itulah yang memunculkan bangunan liar di atas lahan negara. Apabila mereka yang telah ditertibkan kembali datang ke Jakarta, akan dipidana.

"Dia ngerti, kok, karena dia bukan orang kelaparan. Kalau punya rumah di kampung, mau enggak balik lagi pas tahu dipidana? Enggak mau. Paling sumpahin saya dalam hati, enggak mau pilih saya lagi di pilkada," kata Basuki.

Editor : Ana Shofiana Syatiri
Read more »

Jokowi Pilih Urus Rusun ketimbang Gugatan Prabowo ke MK

 

Jokowi Pilih Urus Rusun ketimbang Gugatan Prabowo ke MK

 JAKARTA, Presiden terpilih periode 2014-2019 enggan membicarakan soal gugatan hasil Pemilu Presiden 2014 oleh kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia memilih fokus ke pekerjaannya saat ini, yakni menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Saya ndak tahu. Saya ndak ikuti prosesnya. Saya mengurus rusun sajalah," kata Jokowi seusai meninjau Rumah Susun Sederhana Sewa Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur, Selasa (5/8/2014).

Menurut Jokowi, dirinya tidak tepat untuk mengomentari soal gugatan. Sebab, gugatan itu diarahkan bukan kepada kubu Jokowi-Jusuf Kalla, melainkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilpres.

"Yang digugat siapa, sih? KPU. Ngapain saya ngurus? Ya, percayakan kepada MK saja. Urus rusun saja saya," ucapnya lagi.

Jokowi mengatakan, kantong permukiman kumuh di Ibu Kota masih banyak. Oleh sebab itu, keberadaan rumah susun sewa sederhana sangat dibutuhkan. Warga yang tinggal di permukiman kumuh harus mau direlokasi ke rusunawa tersebut demi kehidupan layak.

Jokowi pun realistis soal target pembangunan rusunawa di Jakarta. Target 1.000 rusun per tahun tak dapat dilaksanakan dengan mudah. Jumlah rusun yang paling mungkin dibangun sebanyak 200. Perhitungannya, dalam jangka waktu lima tahun telah terbangun 1.000 rusun untuk warga di permukiman kumuh.

Sebelumnya, KPU mengumumkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinyatakan memenangi 70.997.833 suara atau 53,15 persen. Sementara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Total suara sah sebesar 133.574.277 dan total suara tidak sah 1.379.690. Adapun total pemilih yakni 134.953.967.

Kubu Prabowo-Hatta menarik diri dari proses Pemilu Presiden 2014. Prabowo menilai KPU tidak menyelesaikan sengketa Pilpres dengan kubu Jokowi-JK. Gugatan hasil Pilpres ke MK memasuki sidang perdana.

Berdasarkan jadwal persidangan dari Humas MK, permohonan dengan nomor perkara 01/PHPU PRES/XII/2014 akan dimulai pada pukul 09.30 WIB dengan agenda pemeriksaan perkara (I). Dalam sidang ini, hakim akan memberikan masukan atas berkas perkara yang sebelumnya telah didaftarkan Prabowo-Hatta.

Prabowo-Hatta mendaftarkan gugatan ke MK itu pada Jumat (25/7/2014) silam karena menuding telah terjadi kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis di dalam Pilpres. Rencananya, Prabowo-Hatta akan hadir langsung dalam sidang perdana ini. Puluhan ribu relawan juga akan mendatangi Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Semua komisioner KPU juga akan turut hadir.

Editor : Ana Shofiana Syatiri
Source :  http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read/xml/2014/08/06/07324551/Jokowi.Pilih.Urus.Rusun.ketimbang.Gugatan.Prabowo.ke.MK
Read more »

Selasa, 05 Agustus 2014

"Jokowi sambil Tidur Pun Akan Menang di MK"


KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Calon presiden nomor urut 2, Joko Widodo mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Banten di Kota Serang, Banten, Rabu (16/7/2014). Menurut hasil hitung cepat Kompas pada Pemilu Presiden 2014, pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo - Jusuf Kalla unggul dengan perolehan suara 52,34 persen.
 
 
"Jokowi sambil Tidur Pun Akan Menang di MK" 
 
 JAKARTA, Menjelang sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Rabu (6/8/2014), tim pengacara Joko Widodo-Jusuf Kalla merasa optimistis. Mereka meyakini tim hukum pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak mempunyai bukti yang kuat dan akan sulit untuk memenangkan perkara.

"Saya sering mengatakan kepada teman-teman, kita tidak perlu khawatir. Pak Jokowi sambil tertidur pun akan menang di MK," kata salah satu pengacara Jokowi-JK, Ahmad Rifai, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/8/2014).

Rifai meyakini hal itu dari pengalamannya beperkara di Mahkamah Konstitusi. Menurut dia, selisih suara antara Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta yang mencapai 8 juta suara akan sulit untuk diperkarakan.
"Pengalaman kami ketika bersidang di MK, jangankan selisih 8 juta suara, selisih 10.000 suara itu saja sudah sangat susah," ujarnya.

Rifai juga mempertanyakan kubu Prabowo-Hatta yang menuding KPU telah melakukan kecurangan yang masif, terstruktur, dan sistematis. Menurut dia, kubu Prabowo-Hatta baru mengklaim mengenai adanya kecurangan setelah KPU hampir menyelesaikan proses rekapitulasi. Padahal, lanjut dia, untuk mengetahui adanya kecurangan, harus dilakukan sejak awal penghitungan suara.

Source :  http://nasional.kompas.com/read/2014/08/05/16240741/.Jokowi.sambil.Tidur.Pun.Akan.Menang.di.MK.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp
 
Read more »

Mengapa Anggota TNI Mendadak Sambangi Ahok

 

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama seusai menjadi Inspektur Upacara dalam apel besar HUT Satpol PP DKI ke-63 dan Satlinmas ke-51 di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Mengapa Anggota TNI Mendadak Sambangi Ahok

 JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak tiga orang anggota TNI menyambangi ruang kerja Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Senin (4/8/2014) sore. Namun, karena telah menunggu satu jam dan tak bertemu dengan Ahok, mereka memutuskan untuk menemui Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso.

Ketika dikonfirmasi, Kukuh membantah kedatangan tiga anggota TNI itu terkait kasus salah tangkap personel Satpol PP terhadap anggota TNI di Monas. Kedatangan mereka, lanjut dia, hanya karena ingin bersilaturahim.

"Satpol PP itu kan mitranya TNI dan polisi. Beliau-beliau (anggota TNI) itu pejabat baru yang mau memperkenalkan diri ke kita," kata Kukuh saat dihubungi wartawan, Senin (4/8/2014) malam.

Anggota TNI yang menyambangi Ahok, antara lain, Letkol Edwin yang baru saja menjabat sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) Jakarta Pusat serta Asisten Administrasi Garnisun Joko Slamet.

Tujuan kedatangan Edwin, kata Kukuh, untuk bersilaturahim dengan Wagub dan Satpol PP. Sedangkan kedatangan Joko perihal koordinasi penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Monas. Sebab, dalam penertiban PKL itu, Satpol PP turut dibantu oleh aparat TNI, Garnisun, dan kepolisian. Dengan demikian, ia kembali membantah kedatangan tiga anggota TNI itu karena ingin mengklarifikasi berbagai pernyataan Ahok di media tentang oknum TNI yang "melindungi" para PKL Monas.

"Saling mengunjungi saja, mampir. Letkol Edwin itu kebetulan satu kelas (akademi militer) dengan keponakan saya," kata mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum tersebut.

Sebelumnya, Ahok mengeluarkan kekesalannya ketika mendengar ada personel Satpol PP yang diamankan oleh Polsek Gambir karena menertibkan warga yang diduga PKL pada Sabtu (2/8/2014) lalu. Warga itu ternyata anggota TNI yang sedang berlibur bersama keluarganya di Monas.

Ahok mengaku heran karena tidak ada pihak yang peduli terhadap personel Satpol PP yang celaka saat menertibkan PKL maupun bangunan kumuh. "Satpol PP setiap kali melakukan tindakan di Monas, pasti dipanggil polisi di-BAP sebagai tindak pengeroyokan. Ini kan konyol? Terus kalau orang kita (Satpol PP) ada yang kepalanya bocor, apa ada yang BAP?" kata dia.

Ahok mengaku siap melakukan aksi baku tembak dengan para oknum yang membekingi PKL dan parkir liar yang berada di Monas. Pasalnya, kondisi Monas saat ini sudah semakin semrawut. Para PKL dengan mudah membobol pagar dan berdagang di dalam Monas. Para preman yang semakin membeludak pun "memeras" pengunjung Monas yang memarkirkan kendaraannya di kawasan seluas 82 hektar itu.

Menurut dia, Pemprov DKI memiliki hak untuk menertibkan semua permasalahan itu. Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Basuki pun telah bersedia memberi persenjataan lengkap pada personel Satpol PP, misalnya rompi antipeluru, pistol, alat kejut listrik, dan pisau.

 Source :  http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/05/08011751/Mengapa.Anggota.TNI.Mendadak.Sambangi.Ahok.?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kpopwp

Read more »

Blogroll