Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, salah satu cara untuk memajukan sebuah negara adalah dengan memaksimalkan kerja para pegawai negeri sipil (PNS).
Tetapi ia menilai, hal itu saat ini belum terjadi di Indonesia. Atas dasar inilah yang membuat Ahok menerapkan sistem yang saat ini berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sistem tersebut membuat seorang PNS dituntut untuk harus bekerja maksimal jika tidak ingin ditendang dari jabatannya.
"Orang bilang cara saya salah. Memangnya cara yang dulu betul? Kalau betul, republik ini sudah maju, tidak kalah sama Malaysia, tidak kalah sama Singapura."
"Apa yang salah? Siapa yang salah? Salah satunya birokrat. PNS kita lambat, terlalu malas, makanya saya mau melawan untuk mengubah stigma itu," ungkap dia di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).
Ahok menyampaikannya saat melantik 150 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Ahok, sistem yang kini diterapkannya di Pemprov DKI sama dengan yang diterapkan di perusahaan-perusahaan swasta.
Tetapi, ia menilai, tidak ada yang salah dengan sistem itu. Terlebih lagi, ia menyatakan, para PNS Pemprov DKI kini sudah mendapat gaji yang relatif tinggi.
Ahok menyatakan, di Pemprov DKI, seorang PNS yang tidak memiliki jabatan alias staf sudah mendapat gaji Rp 13 juta.
"Jadi, seorang CPNS yang baru masuk aja udah digaji Rp 13 juta, eselon IV dapat Rp 30 juta, eselon III dapat Rp 40 juta. Kerja mati-matian di bank cuma dapat Rp 4,5 juta, lho. Ya wajar, dong, saya menuntut PNS bekerja profesional seperti swasta," ujar Ahok.
Ahok menyadari, sistem yang dibangunnya tidak disenangi oleh banyak PNS. Tetapi Ahok menekankan, ia tidak akan peduli.
"Banyak yang masih ingin mending kayak dulu, gaji kecil, tetapi sembatannya besar. Saya kira, Anda masih tertidur dan bermimpi," ujar Ahok.
Gerakan aksi dukungan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI yang datang dari relawan Ahok yang menamakan diri mereka "Forum Jakarta" ini menuai banyak protes.
Bukan hanya karena aksi tersebut dilaksanakan pada saat car free day (CFD), melainkan juga karena adanya permintaan donasi kepada relawan yang ikut berpartisipasi.
Untuk mencari tahu lebih dalam tentang aksi ini, sebagaimana dilansir dari Kompas.com yang mencoba menghubungi nomor telepon yang tertera pada undangan tersebut, yang diduga milik koordinator aksi, Darmawan Wijaya.
Ketika dihubungi, seorang laki-laki mengatakan bahwa aksi tersebut ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan. Dia beralasan, penundaan tersebut disebabkan masukan dari salah satu partai politik, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang menyebut aksi tersebut bertepatan dengan awal bulan suci Ramadhan.
"Mohon maaf, Pak, itu sudah kita closed, sudah dibatalkan karena saran dari Nasdem waktunya bertepatan dengan awal bulan puasa. Kita batalkan sementara ini," kata Darmawan sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Jumat (29/4/2016).
Dia mengatakan, aksi tersebut sudah diumumkan sejak Senin (25/4/2016). Untuk Donasi, dia tidak menyebut alasan pihaknya meminta donasi, tetapi dia menyebut belum ada masyarakat yang mentransfer sejumlah uang ke rekening mereka.
"Selasa (26/4/2016) kami sudah beri tahu BCA untuk ditutup. Kayaknya gak ada (yang donasi) karena kami udah sampaikan ke pihak BCA juga kok. Mohon maaf sudah dihapus itu soalnya Pak," kata Darmawan.
Sayang, ketika ditanya lebih lanjut, laki-laki tersebut segera mengakhiri sambungan telepon. Saat kembali ditelepon, nomor tersebut langsung tidak aktif.
Berusaha mencari tahu lebih dalam, Kompas.com mendatangi Gedung SMESCO UKM di Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta, yang diduga sebagai tempat Forum Jakarta membuka stand pendaftaran acara tersebut.
Tetapi, ketika ditanyakan kepada petugas kemanan SMESCO bernama Ronny, dia mengatakan tidak ada komunitas ataupun gerakan tersebut yang menyewa tempat di SMESCO.
"Kami pasti tahu apa acara yang ada, Mas, karena bisanya minimal sebulan sebelum acara sudah ada pemberitahuan ke pimpinan, lalu ke kami (pihak keamanan). Tidak ada kegiatan itu di sini, Mas," kata Ronny.
Diketahui bahwa Forum Jakarta juga bekerja sama dengan media online sinarrakyat.com untuk memublikasikan kegiatan tersebut. Dalam sebuah artikel di media tersebut juga dijelaskan bahwa adanya penundaan aksi gerakan mendukung Ahok.
Sesepuh Partai Nasdem Hartono Wiryadi secara khusus meminta panitia Forum Jakarta untuk membatalkan aksi "Gerakan Aksi Damai Sejuta Umat Dukung Ahok" yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2016 mendatang. Alasannya, pada hari dan tanggal tersebut bersamaan dengan datangnya bulan suci ramadhan.
Permintaan tersebut disampaikan secara langsung kepada Koordinator Aksi Darmawan Wijaya dan setelah musyawarah disepakati acara untuk tanggal 5 Juni 2016 dibatalkan.
Dalam pesannya, Hartono meminta agar panitia SC yang berkehendak untuk melaksanakan "Gerakan Aksi Damai Sejuta Umat Dukung Ahok" dapat terus berkoordinasi dengan para relawan.
"Meski tujuannya baik, waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan hari keagamaan akan sangat mengganggu kenyamanan. Terlebih bila massa yang hadir cukup besar, gerakan yang dimaksudkan mulia akan menjadi cercaan,' ujarnya.
Nasehat yang sama juga disampaikan oleh Romo Charles Sudargo, dia menyambut dengan senang hati jika panitia dapat mengurungkan niat menggelar "Gerakan Aksi Damai Sejuta Umat Dukung Ahok" itu.
Sebelumnya Ahok, sapaan Basuki, menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak dibuat oleh "Teman Ahok".
"Itu bukan dari "Teman Ahok" resmi. Saya enggak tahu (siapa yang bikin), kita sedang suruh intel periksa,"ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/4/2016).
Kegiatan yang dimaksud Ahok itu tersebar di media sosial dengan nama "Gerakan Aksi Damai Sejuta Umat Dukung Ahok". Kegiatan tersebut dikatakan akan diadakan pada hari Minggu, 5 Juni mendatang, di Bundaran HI.
Ahok mengatakan "Teman Ahok" tidak mungkin membuat kegiatan semacam itu dalam acara car free day. Karena dia jelas sudah melarang hal itu. Dia pun mengimbau semua pendukungnya untuk tidak hadir ke acara palsu tersebut.
"Kita mengimbau semua orang yang mendukung saya untuk tidak turun (sosialisasi) di CFD. Karena itu berlawanan dengan Pergub yang saya buat," ujar Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana ingin mengganti Direktur Utama PD Pasar Jaya Luthfi Rachman. Alasannya, saat ini masih banyak pungutan liar di pasar-pasar yang dikelola oleh PD Pasar Jaya.
"Makanya, kami mau ganti tim untuk Pasar Jaya. Kami pikir, Si Luthfi ini terlalu baik. Kan saya katakan, di Jakarta ini tidak hanya butuh yang jujur dan baik, tetapi juga harus nothing to lose," ujar Ahok di Balai Kota, Jumat (29/4/2016).
Menurut Ahok, jika seseorang bisa bekerja secara nothing to lose, maka seorang pejabat tidak akan takut kehilangan jabatan.
Dengan dia tidak takut kehilangan jabatan, ia menilai, pejabat itu justru akan bisa bekerja dengan baik.
"Kalau takut kehilangan jabatan, walaupun jujur dan baik, kamu tidak akan bisa kerja," ungkap Ahok.
Untuk kelima kalinya, M Taufik diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan mengenai kasus pembahasan Raperda Reklamasi.
Kakak dari mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi yang sudah menjadi tersangka kasus suap reklamasi Teluk Jakarta ini datang ke KPK untuk memberikan keterangan pada kasus yang sama.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini datang ke Gedung KPK pada Kamis (28/4/2016) pukul 09.00 dan keluar pemeriksaan pada 19.30. Seperti biasa, Ia mengenakan setelan jas kemeja warna putih.
Tetapi usai diperiksa, ada yang berbeda pada pemeriksaan M Taufik di hari ini. Kali ini ia mau merespons pertanyaan beberapa awak media meskipun dirinya sudah terlihat kelelahan usai menjalani pemeriksaan yang berlangsung selama kurang lebih 10 jam.
Usai memberikan keterangan kepada awak media selama kurang lebih 5 menit, saat hendak masuk mobil, salah seorang awak media menanyakan mengenai kesiapan dirinya apabila ia ditetapkan menjadi tersangka.
Sambil menunjuk, M Taufik menjawab, "Anda hebat betul!" balas M Taufik tegas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis (28/4/2016).
Taufik pun tersinggung dengan pertanyaan dari wartawan tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menyerang calon lawannya di Pilkada DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra. Ahok membeberkan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta dulu pernah berencana menggandeng Yusril sebagai pengacaranya.
Rencana itu muncul ketika Jakarta masih dipegang Joko Widodo yang kini menjadi Presiden. Menurut Ahok, rencana itu akhirnya batal setelah Pemprov Jakarta menilai mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia itu tak bisa dijamin integritasnya.
"Kami tidak bisa mempercayakan (tim hukum DKI Jakarta) kepada sembarang pengacara," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI, Kamis, 28 April 2016.
Ahok mengatakan, kepiawaian Yusril di bidang hukum digunakan untuk lebih berpihak kepada klien yang membayar dari pada kepentingan rakyat. Ahok mencontohkan salah satunya adalah kasus sengketa rencana pembangunan pabrik semen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, di mana Yusril menerima permintaan PT Sahabat Mulia Sakti yang merupakan anak perusahaan PT Indocement Tunggal Prakarsa.
"Di Jawa Tengah dia bela pengusaha, bukan rakyat," ungkap Ahok.
Ahok berandai-andai, jika Yusril, misalnya, menjadi kuasa hukum DKI dalam sengketa pengelolaan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jawa Barat dengan PT Godang Tua Jaya, Yusril bisa saja balik melawan DKI bila Godang Tua sanggup membayar lebih besar.
"Bisa bayangin enggak, kalau pak Yusril jadi pengacara ketika DKI sedang berperkara dengan swasta? Dibayar swasta, dia bisa ikut. Kalau pengacara kita adalah pengacara yang suka membela sembarang orang, bukan yang menjadi pengacara karena punya idealisme, bisa dirampok Jakarta," kata Ahok.
Rencana menjadikan Yusril sebagai salah satu anggota tim hukum DKI muncul ketika Jokowi, pada 2013 ingin menyelesaikan sengketa lahan yang merupakan milik Bank DKI di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Jokowi pada saat itu, juga menginginkan Yusril membantu DKI dalam sejumlah kasus hukum lain. Bahkan, Jokowi sempat menyambangi langsung kediaman Yusril.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP/WH) Aceh Timur, menutup pintu gerbang masjid Agung Darussalihin, Idi Rayeuk, Aceh Timur, Kamis (28/4/2016).
Penutupan itu menyusul rencana pengurus Dewan Pengurus Daerah, Front Pembela Islam (FPI), Aceh Timur, yang akan melangsungkan pelantikan DPD, FPI Aceh Timur di Masjid Agung Darussalihin.
Ketua FPI Aceh, Tgk Muslim At-Thahiri, menyampaikan dilarangnya ormas Islam masuk ke masjid, merupakan kejadian yang sangat aneh, karena ormas FPI bukanlah ormas yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia.
"Ormas FPI bukanlah ormas yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia. FPI bukan teroris atau ISIS. Tapi, FPI merupakan salah satu Ormas Islam yang punya legalitas di tingkat pusat," ujar Tgk Muslim At-Thahiri.
Pihak Satpol PP Aceh Timur, kata Tgk Muslim At-Thahiri, tidak berhak melarang Ormas FPI masuk ke lokasi yang akan melakukan kegiatan kemuslihatan umat di lokasi masjid.
"Ini kejadian pertama di Indonesia, dimana FPI dilarang masuk ke areal masjid, padahal masjid adalah tempat umum bagi umat islam untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan kemuslihatan umat lainya," tegas Tgk Muslim At-Thahiri.
Sementara itu, pihak Satpol PP/ WH Aceh Timur tetap bertahan dan tetap tidak membuka gerbang masjid bagi pengurus FPI.
Akhirnya Tgk Muslim menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD FPI Aceh Timur di atas mobil double cabin di pinggir Jalan Banda Aceh-Medan, yang disaksikan oleh seluruh personel dan pengurus FPI dari kabupaten/kota lainnya serta masyarakat yang melintas.
Setelah menggelar pelantikan, para pengurus FPI Aceh Timur dan pengurus FPI beberapa kabupaten/kota yang hadir, bubar dan kembali ke daerahnya masing-masing.
Sementara itu, Kepala Satpol PP/ WH Aceh Timur, dalam pertemuannya dengan Ketua FPI Aceh Timur Tgk Nazaruddin, mengatakan pihaknya menjalankan perintah atasan atau pimpinan untuk melarang FPI melakukan pelantikan di lokasi Masjid Agung Darussalihin.
"Selain pimpinan kami, pihak pengurus Masjid Agung Darussalihin juga meminta kami melalui surat untuk melarang FPI menggelar pelantikan di lokasi masjid Agung," ujar Kepala Satpol PP Aceh Timur, Adlinsyah kepada wartawan.
Sambung Adlinsyah, FPI juga tidak mempunyai izin untuk melakukan pelantikan di dalam masjid atau lokasi masjid. "Perintah pimpinan kami, tidak satu ormas pun melakukan pelantikan di dalam lokasi masjid ini," tutup Adlinsyah.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setuju dengan usulan Indonesian Corruption Watch (ICW) untuk memidanakan pejabat yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Ahok, sapaan Basuki, menyampaikan Pemerintah Provinsi DKI sudah melakukan hal itu di internal mereka.
"Kami sudah lakukan, makanya kalau yang tidak melapor LHKPN, kami sampai pejabat eselon 4 harus lapor. Kalau tidak mau lapor kita keluarkan," ungkap Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/4/2016).
Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto meminta kepada pemerintah supaya merevisi Undang-undang yang berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Berkaitan dengan hal itu, Ahok mengatakan Pemprov DKI tidak mengacu kepada undang-undang tersebut.
"Kalau saya, DKI enggak perlu revisi, langsung kita potong," jelas Ahok.
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi.
Selain itu, juga Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
ICW mengatakan UU LHKPN diperkuat dengan sanksi pidana bagi pejabat yang enggan melaporkan harta kekayaannya. Hal tersebut untuk memberikan efek jera sehingga tidak ada lagi pejabat yang mangkir melaporkan LHKPN.
Ahok Geram Lantaran menemukan pengumuman palsu yang mengatasnamakan Teman Ahok, pengumuman itu berisi ajakan kampanye di Car Free day sembari meminta sumbangan uang.
Jangan ada yang ikut kampanye di CFD dan sumbang seperti ini. Tidak benar. Bukan dari Teman Ahok" Ujar Ahok Lewat Halaman Facebooknya.
Postingan Ahok tersebut langsung direspon cepat oleh para pendukungnya dan hingga kini telah di share sebanyak 3807 orang dan jumlahnya masih akan terus bertambah.
Ahok Kerahkan Intel Telusuri Pembuat Kegiatan Palsu yang Catut Nama "Teman Ahok"
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebar intel untuk menelusuri pembuat kegiatan palsu yang mengatasnamakan "Teman Ahok".
Ahok, sapaan Basuki, menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak dibuat oleh "Teman Ahok".
"Itu bukan dari "Teman Ahok" resmi. Saya enggak tahu (siapa yang bikin), kita sedang suruh intel periksa," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/4/2016).
Kegiatan yang dimaksud Ahok itu tersebar di media sosial beberapa waktu lalu dengan nama "Gerakan Aksi Damai Sejuta Umat Dukung Ahok". Kegiatan tersebut dikatakan akan diadakan pada hari Minggu, 5 Juni 2016 mendatang, di Bundaran HI.
Ahok mengatakan "Teman Ahok" tidak mungkin membuat kegiatan semacam itu dalam acara car free day. Karena Ahok jelas sudah melarang hal tersebut. Dia pun mengimbau semua pendukungnya untuk tidak hadir ke acara palsu tersebut.
"Kita mengimbau semua orang yang mendukung saya untuk tidak turun (sosialisasi) di CFD. Karena itu berlawanan dengan Pergub yang saya buat," ungkap Ahok.
"Jadi tolong pada siapapun, yang mau mendukung saya jadi gubernur kembali, jangan datang ke acara CFD yang diimbau dari yang mengaku "Teman Ahok" itu," tambah Ahok.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan kegiatan kunjungan dalam rangka "Sister City" yang dilakukan para anggota DPRD DKI adalah hak mereka. Karena sesama anggota parlemen di tiap negara memang memiliki kerja sama.
"Kita enggak bisa batasin DPRD untuk kunjungan ke luar negeri karena itu hak mereka. Selama Mendagri setuju, karena memang ada di dalem situ, ada kunjungan antar parlemen," jelas Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (28/4/2016).
Ahok mengatakan biasanya parlemen setingkat negara yaitu DPR RI memiliki badan kerja sama antar parlemen. Di tingkat provinsi seperti DPRD DKI, ada "Sister City".
"Jadi memang antar parlemen bisa saling belajar, bisa saling kunjungan," ungkap Ahok.
Apa yang dilakukan anggota DPRD DKI selama di negara "Sister City", kata Ahok, tidak bisa diatur oleh Pemprov DKI. Ahok meminta awak media untuk bertanya secara langsung kepada anggota DPRD DKI apa yang dikerjakan selama di luar negeri.
"Setelah pulang, Anda tanya sama DPRD, kamu dapetnya apa di sana? Kalau dapetnya belajar, di YouTube udah bisa, kenapa kunjungan ke luar negeri?" ujar Ahok.
Sebanyak 13 anggota DPRD DKI melakukan kunjungan ke luar negeri dalam program "Sister City". Negara yang dikunjungi adalah Jepang, China, dan Korea Selatan. Mereka melakukan kunjungan tersebut sejak 25 April 2016 hingga 29 April 2016.
Gambar ini adalah ilustrasi. Videonya ada di bagian bawah.
Halaman facebook 'Teman Ahok' memposting sebuah video yang dengan gamblang menjelaskan permasalahan sumber waras. Video ini dibuat dengan sangat menarik dan detail, juga disertai fakta-fakta resmi terkait masalah sumber waras.
Video ini dibuat sedemikian menarik dan detailnya, sehingga siapa pun bisa langsung mengerti permasalahan sumber waras hanya dalam waktu 3 menit saja.
Pada video tersebut dijelaskan mengenai 5 Tuduhan BPK terhadap Ahok, yang kemudian disanggah dengan bukti-bukti resmi yang ada. Silahkan Anda tonton videonya berikut ini:
Seperti yang dijelaskan dalam video tersebut, 5 tuduhan BPK terhadap Ahok adalah:
1. BPK menuduh salah lokasi, BPK mengatakan lokasi di Jl. Tomang Utara. Namun berdasarkan sertifikat BPN (Badan Pertahan Nasional) 27 Mei 1998, tanah tersebut berlokasi di Jl. Kyai Tapa. Jikalau memang benar salah lokasi, maka itu urusannya bukan dengan Ahok, melainkan dengan BPN karena BPN yang mengeluarkan sertifikat.
2. BPK menuduh NJOP tidak sesuai, BPK merujuk pada NJOP Tomang Utara yaitu Rp 7 Juta/m2. Sementara Ahok mengikuti temuan Dirjen Pajak Kementrian Keuangan, sebagai bukti pada faktur disebutkan berada di Kyai Tapa dengan NJOP sebesar Rp 20.7 Juta/m2.
3. BPK menuduh Ahok mark up harga. Sebelumnya ada penawaran dari Ciputra sebesar Rp 564 Milyar pada tahun 2013. Namun Ahok membeli Rp 755 Milyar pada tahun 2014. Ini bisa dipikir dengan logika, yang namanya properti kan naik terus, tahun 2013 ke 2014 kalau ada kenaikkan ya wajar lah.
4. BPK menuduh pembelian tanah tanpa kajian perencanaan. Dalam pembelian Sumber Waras, Ahok sudah mengikuti mekanisme formal, anggaran juga tercantum jelas dalam dokumen negara.
5. BPK menuduh Ahok membeli tanah langsung tanpa tender. Berdasarkan PerPres No. 40 Tahun 2014, disebutkan pembelian tanah di bawah 5 hektar bisa langsung tanpa tender. Luas tanah yang dibeli adalah 3.7 hektar.
KPK saat ini sedang bekerja keras menangani kasus tuduhan sumber waras. KPK sudah memanggil 33 orang saksi, dan menurut ketua KPK Agus Rahardjo, sejauh ini KPK belum menemukan bukti tindakan korupsi Sumber Waras.
Mari semua kita berdoa agar KPK terus bekerja dengan awas, agar kasus Sumber Waras ini jelas dan Sumber Waras bisa kembali waras. Tolong bantu sebarkan, agar lebih banyak lagi masyarakat yang paham mengenai kasus sumber waras.
Komisi Pemberantasan Korupsi mengimbau Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz agar menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini dikarenakan Harry terakhir menyerahkan LHKPN pada 2010 ketika masih menjadi anggota DPR.
"Dalam kapasitas ketua BPK belum," tegas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Rabu (27/4).
Menurut Priharsa, sesuai pasal 5 Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, ada kewajiban yang melekat kepada pejabat negara untuk melaporkan kekayaan. "Sehingga semestinya yang bersangkutan itu harus melaporkan kekayaan paling lambat efektifnya dua bulan setelah dilantik," ujarnya.
Oleh sebab itu KPK mengimbau agar Harry sebagai pejabat negara untuk segera melaporkan kekayaan yang dimilikinya. "Kami mengimbau kepada yang bersangkutan melaporkan harta kekayaannya," imbau Priharsa.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan catatan KPK harta Harry naik 806 persen sejak Desember 2003 sampai Juli 2010. Harry melaporkan hartanya dua kali saat menjadi anggota DPR, periode 2009-2014. Pada Oktober 2014, Harry yang saat itu masih menjabat ketua Badan Anggaran DPR terpilih menjadi ketua BPK.
Kini nama Harry menjadi sorotan karena tercantum sebagai pemilik Sheng Yue International Limited, perusahaan cangkang di luar negeri. Hal itu terbongkar lewat investigasi wartawan dari berbagai negara terhadap dokumen firma hukum Mossack Fonseca, yang dikenal dengan sebutan The Panama Papers.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mau masuk terlalu jauh dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras bermula dari terbitnya hasil audit BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.
Anggota Komisioner KPK Saut Situmorang menyampaikan KPK telah menerima bukti-bukti dari BPK. Tetapi, temuan tersebut tidak semuanya bisa dijadikan bukti. Potensi kerugian negara dari hasil audit BPK perlu dilengkapi bukti lainnya.
Sekilas, kata dia, mungkin karena salah prosedur atau Pemrpov DKI Jakarta terburu-buru memasukkan dalam anggaran APBD. Di sisi lain masih ada perdebatan soal perbedaan harga.
�Dari audit BPK memang ada kerugian, tapi apakah itu mengarah pada korupsi? Kami belum dapat menyimpulkan. Penyelidikan masih berjalan. Jika tidak, ya itu masuk ranah BPK,� ujar dia, di sela-sela acara dialog bersama warga dan akademisi anti Korupsi di Malang, Jawa Timur, Rabu (27/4/2016).
Bisa jadi, seiring berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan adanya bukti-bukti baru kasus dugaan korupsi. Tetapi, jelas dia, sejauh ini KPK tidak menemukan adanya indikasi korupsi dalam proses pengadaan lahan RS Sumber Waras.
�Soal Komisi III memanggil mantan Ketua KPK, itu haknya DPR. Kami juga dijadwalkan akan dipanggil oleh mereka. Namun, secara mekanisme saya pastikan KPK sangat independen,� ungkap dia.
Sebelumnya diberitakan BPK menganggap Pemprov DKI menyalahi aturan lantaran harga lahan jauh lebih mahal. Catatan BPK ada indikasi kerugian negara Rp 191 miliar dalam pembelian lahan tersebut.
Pada Agustus tahun lalu, KPK menyelidiki dugaan korupsi ini dan meminta BPK mengaudit ulang. Audit investigasi sudah diserahkan BPK. Penyelidikan masih berlangsung. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama juga sudah diperiksa KPK pada Selasa, 12 April lalu.
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, mendapat ancaman pembunuhan dari akun twitter @manhajusholihin pada 21 April 2016 lalu.
Postingan berupa ancaman pembunuhan dengan cara digorok itu berawal dari kultwitt @manhajusholihin yang mempertanyakan putusan Polda Jabar soal pemberhentian kasus dugaan penodaan agama Bupati Dedi yang dianggap aneh.
"1). Bahwa putusan Polda Jabar yang memberhentikan kasus penodaan agama raja syirik @DediMulyadi71 sangat aneh dan mengganjal," tulis kultwitt pertama @manhajusholihin.
Akun itu pun mempertanyakan pertimbangan polisi yang telah melibatkan saksi ahli, tapi tetap kasus dihentikan. "4). Jadi ahli agama yang mana dihadirkan Polda? Ada permainan apa di Polda? Ini aneh dan mengganjal," tulisnya kembali.
Merasa ganjal, @manhajusholihin yang merupakan yayasan milik Syahid Joban yang juga pelapor kasus dugaan penistaan agama Bupati Dedi itu pun dalam kultwitt-nya akan mengajukan praperadilan.
"8). Demi Allah! Kami Umat Islam Tidak akan membiarkan penghina agama islam hidup bebas di bumi Allah SWT," cuit @manhajusholihin Di akhir kultwitt atau pada cuitan ke 11 akun @manhajusholihin pun mengancam akan bertindak tegas jika polisi tidak segera menindak Bupati Dedi yang dianggap telah melakukan dugaan penistaan agama.
"11). Maka jangan salahkan umat jika besok umat tidak percaya lagi dg polda dan langsung MENGGOROK Penista Agama di jalanan! @DediMulyadi71," pungkas @manhajusholihin.
Sementara itu Bupati Dedi menanggapi santai perihal 'ancaman' pembunuhan tersebut. Dia mengaku tidak akan bertindak apa pun termasuk melaporkan sang pemilik akun ke ranah hukum.
"Saya tidak akan lapor. Biarkan polisi yang bertindak. Saya percayakan semuanya pada polisi, terutama perihal keselamatan saya," tutur Dedi.
Sebelumnya Ditreskrimum Polda Jabar telah menghentikan proses penyelidikan dugaan penistaan agama yang disangkakan oleh Ketua Majelis Dakwah Manhajus Solihin Purwakarta, Syahid Joban, terhadap Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.
Polisi menghentikan kasus tersebut karena saksi ahli menilai tak ada unsur pidana yang bisa dikenakan pada Bupati Dedi. "Ya engga mengarah adanya penistaan agama," kata Dirreskrimum Polda Jabar, Iman Raharjanto.
Akun @manhajusholihin sempat dilaporkan oleh sejumlah seniman asal Kabupaten Purwakarta karena tulisan pada akun twitter-nya yang menyebut seni Genye sebagai budaya iblis dan setan. Hingga kini kasus tersebut masih ditangani oleh Satreksim Polres Purwakarta.
Andi Taufan Tiro, anggota DPR dari Fraksi PAN menjadi tersangka korupsi pengembangan penyidikan kasus suap proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berapa kah kekayaannya?
Dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses detikcom, Kamis (28/4/2016), Andi tercatat terakhir melapor pada tahun 2012. Saat itu, dia hendak maju sebagai calon Bupati Bone.
Di KPK, kekayaannya total mencapai Rp 22,986 miliar. Angka itu naik hampir Rp 8 miliar dari kekayaan sebelumnya yang dilaporkan pada tahun 2010. Kala itu, Andi masih memiliki Harta Rp 14,3 miliar ditambah USD 58.224.
Kekayaan Andi yang mencapai Rp 22,986 miliar terdiri dari :
- Giro setara kas mencapai Rp 5,9 miliar,
- Harta bergerak berupa mobil dan motor yang cukup banyak itemnya mulai dari jeep willy's, pajero dan lainnya, dengan nilai total Rp 2,2 miliar,
- Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Bone, Barito selatan, Makassar, sampai Jakarta Timur dengan nilai total Rp 12,9 miliar.
Dengan nilai kekayaan di atas, Andi otomatis menjadi calon bupati terkaya pada Pilkada lalu.
Andi Taufan Tiro disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Selain Taufan, KPK juga mentapkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX Amran Hi Mustary sebagai tersangka
"Keduanya disangka menerima duit dari AKH," ujar Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).
Andi yang pernah menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor menyangkal soal adanya penerimaan uang fee.
"Saya nggak tahu, tidak pernah dan saya tetap sesuai keterangan saya," ujar Andi.
Andi membantah telah terjadi transaksi atau menerima uang dari Jaelani terkait proyek tersebut. Ia juga tidak mengaku memiliki proyek di Maluku. sumber: detik.com
KPK menetapkan anggota Komisi V DPR Fraksi PAN Andi Taufan Tiro sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus suap proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan partainya menghormati penetapan status tersebut dan tidak akan melakukan intervensi atas kasus ini.
"Kita hormati proses hukumnya dan PAN dalam hal ini tidak akan melakukan intervensi, karena kita ingin lihat proses ini transparan dan fair," ungkap Eddy kepada detikcom, Rabu (27/4/2016).
Eddy belum bisa mengatakan apakah partainya akan memberikan bantuan hukum atau tidak. Karena PAN akan melakukan rapat internal terlebih dahulu terkait masalah ini.
"Nanti kita bahas, Karena kan kita baru terima kabarnya. Intinya kita ingin proses hukumnya transparan," ujar Eddy.
Andi Taufan Tiro disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.
Selain Taufan, KPK juga mentapkan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IX Amran Hi Mustary sebagai tersangka.
Amran disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1, juncto Pasal 65 KUHPidana.
"Keduanya disangka menerima duit dari AKH," kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (27/4/2016).
Andi yang pernah menjadi saksi dalam persidangan di Pengadilan Tipikor menyangkal terkait penerimaan uang fee.
"Saya nggak tahu, tidak pernah dan saya tetap sesuai keterangan saya," kata Andi.
Andi membantah telah terjadi transaksi atau menerima uang dari Jaelani terkait proyek tersebut. Ia juga tidak mengaku memiliki proyek di Maluku.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan memastikan bahwa tanah di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, itu merupakan lahan milik negara.
"Itu tanah negara," ungkap Ferry saat ditemui di Istana, Rabu (27/4/2016) sore.
Tetapi, Ferry tidak menampik bahwa lahan tersebut seiring perjalanan waktu dikuasai oleh masyarakat umum sehingga seolah-olah lahan sudah menjadi milik masyarakat. Oleh sebab itu, Ferry mendukung program relokasi warga Luar Batang yang kini dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Relokasi itu jawabannya saya kira. Relokasi sudah tepat. Karena dalam konteks penataan, itu sangat dimungkinkan. Apalagi modelnya bukan menggusur, tapi merelokasi," ujar Ferry.
Tetapi, Ferry mewanti-wanti Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama agar tidak merobohkan Masjid Luar Batang. Karena bangunan tersebut merupakan warisan budaya.
"Di situ kan ada masjid, masjidnya itu heritage. Kalau bisa sih jangan ikut-ikut dibongkar," kata Ferry.
Status tanah di Luar Batang saat ini menjadi persoalan. Pemprov DKI menyatakan tanah itu milik negara dan karena itu para pemukim liar di kawasan itu akan direlokasi di rumah susun. Gubernur Basuki juga telah menegaskan bahwa Masjid Luar Batang akan tetap dipertahankan.
Tetapi, Yusril Ihza Mahendra, yang ditunjuk warga Luar Batang sebagai kuasa hukum, menyatakan warga berhak atas tanah itu. Mereka memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut. Yusril pun meminta pihak Pemprov DKI untuk menunjukkan bukti bahwa lahan di Luar Batang itu memang milik negara.
Ternyata Kita baru sadar & tahu bahwa negara kita Indonesia ini sebenarnya sangat kaya.
Barulah terbuka dengan jelas bahwa ada sekitar 4 ribu triliun rupiah uang orang Indonesia yang parkir hanya di Singapura saja.
Pantaslah Singapura negara kecil yang kaya raya, karena berhasil menarik banyak uang orang Indonesia kesana.
Uang yang ditaruh di Singapura itu bukan hanya uang yang disembunyikan supaya bebas pajak saja.
Tetapi juga uang-uang haram dari illegal logging, illegal fishing dan banyak illegal lainnya termasuk uang korupsi.
Pemerintah Singapura sejak dulu membuka negaranya untuk menerima uang haram dr Indonesia dan mengelolanya.
Mirip ikan kecil remora yang selalu menempel pada ikan hiu. Ada simbiosis mutualisme antara konglomerat dan pejabat hitam di Indonesia dengan negara kecil Singapura.
Dan sekarang Singapura terancam...
RUU pengampunan pajak atau tax amensty sedang digerakkan oleh Jokowi. RUU itu ketika di-sahkan DPR bagaikan buah simalakama bagi mereka yang punya uang di luar negeri.
"Lu mau masukin duit lu ke Indonesia dan kami kasih ampun, atau kami tangkap karena penipuan pajak.." Tegas dan tanpa ampun.
Ketegasan ini memang diperlukan, karena Indonesia sangat butuh modal untuk membangun infrastruktur berskala massif.
Kebutuhannya sekitar 500 triliun per tahun. Dan daripada ngutang mulu, mending korek-korek saja dari apa yang kita punya.
Jadi bisa Anda bayangkan ketika uang 4 ribu triliun rupiah itu ditarik dari Singapura. Yang jelas Singapura akan mengalami kekeringan likuiditas. Ekonomi mereka pun akan anjlok pada titik terendah.
Belum lagi ketika infrastruktur Indonesia sudah selesai, maka mimpi Singapura untuk menjadi negara tempat investasi terbaik di ASEAN pada 2020 hancur sudah.
Lha gimana, mereka sebenarnya ga punya sumber daya apa-apa kok. Bandingkan dengan Indonesia yang luasnya gak kira-kira. Jokowi seperti menghisap darah mereka habis-habisan sampai mereka butuh transfusi nantinya.
Singapura pun melawan...
Mereka aktif merayu orang Indonesia yang menyimpan uangnya disana supaya menjadi warga negara Singapura dengan segala kemudahan dan fasilitasnya.
Nah, ini adalah ujian hebat bagi orang-orang kaya itu, tetap di Indonesia atau pindah jadi WN Singapura saja. Bodoh banget kalau mereka disana, Indonesia itu masa depan.. Singapura itu sebentar lagi tinggal kenangan..
Yak hanya itu saja. Ada indikasi Singapura pun sedang berusaha melobi DPR supaya tidak men-sahkan RUU tax amnesty.
Mereka juga menyewa LSM yg terus berteriak bahwa UU tax amnesty itu akan membuat jalur korupsi baru. Apa saja mereka lakukan, karena memang situasi sedang lampu kuning di sana.
Jadi kita mulai paham bahwa pemerintahan Jokowi ini bukan saja mengancam para koruptor, tetapi juga mengancam negara yg selama ini meindungi koruptor...
Sudah berapa tahun kita diinjak-injak sama si kecil buntet yg kaya dengan mengorek-ngorek kelemahan sistem kita.
Mungkin sekarang para pejabat Singapura sedang menempelkan foto Jokowi di dinding dan melemparnya dengan anak-anak panah kecil sambil menggeram,
"Kenapa bukan Prabowo aja sehhh yang kepilih... Kita kan ga pucing pala ampe botak geneehh..."
Dan Jokowi santai duduk di teras depan istana sambil menyeruput kopi, "Kecil aja belagu lu... Kapok gw pites tes.." Senyum Jawanya mengembang sambil nembang. "Bengawan solo.... Riwayatmu kini...."
Fahri Hamzah Ingatkan DPR Agar Tolak Tax Amnesty
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengingatkan DPR untuk menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty yang diajukan oleh pemerintah. Menurut Fahri, DPR lebih baik mendorong pemerintah untuk mereformasi sistem hukum dan sistem pajak daripada meloloskan Tax Amnesty yang akan banyak menimbulkan kekacauan.
�Reformasi hukum dan sistem pajak jauh lebih penting dikerjakan daripada meloloskan Tax Amnesty. Kalau sistem hukum kita baik, maka uang halal, uang bersih akan datang ke kita. Kalau Tax Amnesty justru mengundang uang-uang haram dari money laundering, pengelapan pajak dan lain-lain, itu yang akan masuk. Makanya kerjakan saja dulu reformasi sistem pajak dan hukum,� ujar Fahri dalam Forum Discusion Group di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/4/16).
Reformasi pajak, kata Fahri, bisa dilakukan agar kecurangan pajak bisa dihilangkan, piutang pajak bisa tertagih, dan agar intensifikasi pajak bisa dilakukan. Sekarang ini, banyak sekali piutang pajak yang tidak tertagih, kecurangan pembayaran pajak dengan berbagai modus operandi, dan masih banyak sekali objek pajak yang sama sekali belum membayar pajak.
Menurut Fahri, sistem pajak harus dibenahi, mulai dari NPWP, jumlah hakim pajak yang hanya 49 orang untuk menangani ribuan triliun rupiah pajak, sampai pengadilan pajak yang cuma ada di Jakarta, Yogyakata, dan Surabaya.
�Semua harus ditata ulang dan yang paling penting adalah database,� ujarnya.
Fahri melanjutkan, banyak perusahaan yang tidak memiliki NPWP. Perusahaan yang memiliki NPWP pun belum tentu membayar pajak. Perusahaan yang membayar pajak juga belum tentu benar membayarnya. �Belum lagi banyak jenis usaha baru yang belum dikenakan pajak,� ujarnya.
Fahri menyadari, negara saat ini sedang membutuhkan tambahan pemasukan untuk menutupi kekurangan pendapatan karena kurangnya ekpors komuditas dan harga komoditas yang sedang turun. Namun demikian, menurutnya caranya bukan dengan tax amnesty. Untuk itu, memerlukan kecerdasan dan ketekunan pemerintah dalam mengejar pajak lainnya.
Dia pun mengingatkan para anggota DPR untuk terbuka membahas masalah tax amnesty karena hal itu adalah persoalan serius yang membutuhkan ruang perdebatan. Fahri juga meminta Presiden Joko Widodo untuk membuka data orang-orang yang melarikan uangnya ke luar negeri.
�Ini semua harus dibuka, jangan lakukan lobi-lobi di bawah meja. DPR tidak boleh diam dan saya juga ingatkan Presiden Jokowi untuk tidak menjadi presiden pertama yang merusakkan Indonesia dengan menyetujui tax amnesty karena mengizinkan masuknya uang haram,� ucap Fahri.
Sumber: Dikutip dari Tulisan Denny Siregar & republika.co.id
Rustam Effendi tidak lagi menjabat Wali Kota Jakarta Utara. Ia saat ini ditugaskan sebagai staf di Badan Diklat DKI Jakarta.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika menyebutkan saat menjadi Wali Kota, Rustam rata-rata mengantongi gaji take home pay Rp 73 juta/bulan. Tetapi karena sekarang Rustam 'turun kelas' di posisi staf, dia kemungkinan hanya menerima pendapatan bersih maksimal Rp 13 juta sebulannya.
"(Gajinya) Kurang lebih Rp 70 juta saat masih jadi wali kota. Kalau ditambah TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), maksimal kira-kira sampai Rp 73 jutaan lah. Tapi kalau gaji ditambah tunjangan transportasi bisa Rp 75 juta. Setelah tidak menjadi pejabat, maksimal Rp 12-13 juta," jelas Agus kepada wartawan di kantornya, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/4/2016).
Selain berkurangnya dari sisi nominal, sejumlah fasilitas juga ikut 'turun kelas'. Agus menyampaikan setelah Rustam menjadi staf di Badan Diklat DKI Jakarta, dia tidak lagi mendapat tunjangan transportasi, tunjangan jabatan dan TKD sebagai wali kota.
"Nanti akan dapat TKD sebagai staf," tuturnya.
Kemudian Rustam juga tidak diberi fasilitas rumah dinas, mobil dinas, pengawalan dan sopir. "Fasilitas wali kota banyak. Tunjangan yang melekat pada jabatan. Saat tidak menjabat sebagai wali kota ya tidak ada," tutup Agus.
Sempat beredar kabar, Rustam akan mendatangi BKD hari ini. Tetapi Agus menyebut Rustam batal hadir lantaran ada urusan lain.
Rustam menyatakan mundur dari jabatan prestise pada Senin (25/4). Ia menjadi staf Badan Diklat DKI Jakarta secara efektif usai menerima SK Pemberhentian dari Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) pada Selasa (26/4).
Posisi Rustam nantinya akan diisi oleh pengganti yang telah diseleksi BKD dan dipilih Ahok. Namun untuk sementara waktu, jabatan ini akan diisi oleh Wakil Wali Kota sebagai Plt.
Artis musik Ahmad Dhani resmi menyatakan dirinya mundur dari bursa bakal calon gubernur DKI Jakarta untuk Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Mengapa demikian?
"Ya ternyata untuk menjadi calon gubernur 'isi tasnya' harus banyak," ujar Dhani ketika berbincang dengan Kompas.com di cabang rumah karaoke Masterpiece Ahmad Dhani Family Karaoke miliknya, di kawasan Buaran, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (26/4/2016) malam.
Untuk diketahui, baru-baru ini, Populi Center merilis survei bahwa popularitas Dhani menempel ketat calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hasil survei pada April 2016 menunjukkan, popularitas Dhani sebesar 96% dan membuntuti popularitas Basuki yang memperoleh 98,5%.
Menanggapi hal tersebut, Dhani menyampaikan bahwa popularitas dan elektabilitas bukanlah tolak ukur yang menjanjikan lagi. Menurut Dhani, lagi-lagi modal lah yang menentukan.
"Jadi, gini ya, variabel untuk jadi calon gubernur itu tidak hanya popularitas dan elektabilitas saja. Ternyata ada yang belum saya punya selain elektabilitas dan popularitas itu. Ya itu tuh, 'isi tas'," ujarnya.
Karena itu, kata Dhani, dia sudah tidak punya daya lagi untuk bertarung memperebutkan jabatan gubernur.
Dhani akhirnya mengalihkan fokusnya pada posisi calon wakil gubernur DKI Jakarta.
"Kalau wakil masih yakinlah. Kalau gubernur kayaknya sudah dikasih sinyal bahwa 'isi tas' saya kurang meskipun popularitas saya tinggi," ujar Dhani.
Karena keterbatasan modal, Ahmad Dhani pun memutuskan mundur dari bursa bakal calon gubernur.
Sebanyak 13 orang anggota DPRD DKI melakukan kunjungan kerja ke Tokyo (Jepang), Seoul (Korea Selatan), dan Beijing (China). Berapa kah biaya untuk masing-masing anggota?
Biaya perjalanan dinas dalam dan luar negeri diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Nomor 1831 Tahun 2013. Bila dilihat dari Keputusan Gubernur yang diteken Joko Widodo pada 28 November 2013 itu, sudah ada aturan soal uang harian perjalanan dinas ke luar negeri.
"Uang harian meliputi uang saku, makan, dan transportasi lokal," ujar Kepala Bagian Humas DPRD DKI Wawan Setiawan saat berbincang, Rabu (27/4/2016).
Wawan menjelaskan, uang harian ini diberikan sebelum keberangkatan para anggota dewan ke lokasi kunjungan kerja. Uang ini diambilkan dari APBD DKI 2016.
Uang saku antara negara satu dengan lainnya berbeda-beda. Berikut adalah uang saku per hari untuk Ketua DPRD DKI dan anggota-anggota dewan berdasarkan Keputusan Gubernur itu:
Tokyo Jepang 1. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi: US $ 519 2. Nasrullah US $ 303 3. Abdul Ghoni US $ 303 4. Maman Firmansyah: US $ 303
Beijing China 1. Luki Sastrawiria: US $ 303 2. Hasbiallah : US $ 303 3. Yuke Yurike: US $ 303 4. Zainuddin: US $ 303
Seoul Korea Selatan 1. Santoso : US $ 303 2. A Fajar Sidik: US $ 303 3. Syarifudin : US $ 303 4. Hasan Basri Umar: US $ 303 5. Tubagus Arief: US $ 303
Total: US $ 4.155 US $ 4.155 X 5 hari kunjungan kerja: US $ 20.775
Bila US $ 20.775 dikonversi ke Rupiah (US $ 1 sama dengan Rp 13.200) maka akan diperoleh nominal Rp 274.248.024.
Dengan kata lain, kunjungan kerja 13 anggota dewan selama 24 sampai 28 April 2016 dalam rangka program smart city itu menghabiskan duit Rp 274.248.024.
Angka yang fantastis, sudah sepatutnya para pejabat ini bisa bekerja dengan hati bagi rakyat.
Penghuni rusun Rawa Bebek pindahan Pasar Ikan Luar Batang mengaku nyaman tinggal di hunian barunya. Mereka menyampaikan bahwa lingkungan di rusun Rawa Bebek lebih bersih, nyaman dan adem.
Seperti yang diakui oleh Paidi (50), yang sebelumnya tinggal di Kawasan Pasar Ikan Luar Batang RT 02/04. Paidi mengakui lingkungan di rusun Rawa Bebek ini lebih bersih. Dan ongkos hidupnya pun tidak jauh beda ketika ia dan keluarga tinggal di kawasan Pasar Ikan Luar Batang.
"Yang saya rasa di sini ya bersih. Kalo nyaman, ya nyaman. Ukuran ruangannya juga lebih besar di sini. Soal biaya, kalo dihitung-hitung gak jauh beda waktu tinggal di sana. Saya di sini setelah 3 bulan nanti bayar ongkos sewa 300 ribu rupiah per bulan," jelas Saidi di Rusun Rawa Bebek, Jalan Inspeksi Banjir Kanal Timur, Jumat (15/4/2016).
Fasilitas KM/WC BERSIH
Fasilitas Tempat Dagang dari Pemprov
Jika ditambah dengan biaya listrik dan air, Saidi menggitung biaya yang harus dikeluarkannya tidak jauh beda. Saat tinggal di Pasar Ikan, ia mengaku dirinya perlu mengeluarkan uang sebesar 500 ribu rupiah per bulan untuk mengontrak.
Saidi yang tinggal bersama istri dan satu anaknya ini juga mengatakan besar ruangan di rusun itu lebih besar dibanding kontrakannya di Pasar Ikan. Tetapi soal pekerjaan, Saidi katakan memang harus mulai mencari lagi.
"Ruangan di rusun lebih besar memang dibanding waktu saya ngontrak. Ya syukur deh. Cuma soal kerjaan aja yang harus mulai dari nol lagi. Soalnya waktu di sana tawaran kerja mah ada aja yang dateng," ujar Saidi yang sudah tinggal di Pasar Ikan sejak tahun 1995.
Hal yang serupa dirasakan oleh Soim (34) yang juga menghuni rusun Rawa Bebek Blok A. Soim mengaku sudah seminggu lebih tinggal di rusun dan mencoba membuat nyaman.
"Alhamdulillah nyaman, Dibilang gak puas ya puas. Sudah begini adanya," ungkap ibu satu anak ini.
Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, Soim akan mulai berdagang. Sebelumnya, selama tinggal di Pasar Ikan Luar Batang, Soim memang berdagang.
"Saya baru mau dagang. Sudah selesai bikin perabotan. Dulu saya juga dagang nasi di sana," ujar Soim sembari membenahi etalase dagangannya.
Di lantai dasar dan halaman rusun, bocah-bocah berlarian girang. Mereka bermain bersama. Sementara ibu-ibu sudah mulai kegiatan berdagang dengan menjual makanan dan minuman.
Untuk sementara waktu, warga pindahan Pasar Ikan Luar Batang memang harus tinggal di rusun Rawa Bebek. Sejatinya, rusun ini diperuntukkan bagi para pekerja lajang. Nantinya, mereka akan berpindah ke rusun keluarga yang saat ini sedang dalam proses pembangunan.
Sebelumnya Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Muadzin Mungkasa menjelaskan rencana penataan kawasan Luar Batang seperti ini:
1. Masjid Luar Batang. Pemprov DKI Jakarta tidak akan membongkar masjid tersebut dan ingin menjadikannya sebagai ikon wisata rohani di Jakarta. 2. Kawasan itu akan digabung dengan kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Nantinya, Pemprov DKI Jakarta akan menata pedestrian di sepanjang kawasan Kota Tua-Luar Batang. 3. Di depan masjid, ada plaza untuk PKL (pedagang kaki lima) dan parkiran. 4. Pasar di kawasan Pasar Ikan yang dibongkar beberapa waktu lalu akan direvitalisasi. Rencananya desain pembangunannya los pasar di bagian bawah dan rumah susun di bagian atas.
Nah, unit rusun itu nantinya diperuntukkan bagi para nelayan dan warga setempat yang tempat tinggalnya digusur. 5. Warga perlu dipindah terlebih dahulu ke Rusun Rawa Bebek sambil menunggu revitalisasi pasar dan rusun selesai. 6. Jika warga merasa rusunnya kini lebih jauh dengan lokasi usaha maupun sekolah anak-anak, Pemprov DKI Jakarta menyediakan transjakarta gratis dengan bus sekolah. 7. Warga juga mendapat modal dari Bank DKI sebesar Rp 10 juta dan gerobak stainless steel dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta. 8. Tak hanya itu, ada dokter dan perawat yang bersiaga di rusun.(Detik.com/Rimanews)
Akhirnya, salah satu kejadian aneh tapi nyata, nyata tapi aneh itu berakhir sudah.
Yaitu, kejadian mengenai pengacara yang bernama Razman Arif Nasution. Ia adalah salah satu pengacara dari Komjen Budi Gunawan yang menggugat pra-peradilan KPK, dan dimenangkan oleh hakim Sarpin Rizaldi itu. Sejak saat itu, ia pun mendadak laris. Tersangka korupsi lain dari KPK, anggota DPR-RI dari Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana pun menggunakan jasanya untuk menggugat pra-peradilan KPK, demikian juga dengan DPRD DKI Jakarta yang menggunakan jasa kader Partai Gerindra ini untuk melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Ahok, ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Yang dimaksud dengan kejadian �aneh tapi nyata� itu adalah mengenai status Razman Arif Nasution saat itu. Ia adalah terpidana kasus penganiayaan terhadap keponakannya sendiri saat masih tinggal di Panyabungan, Sumatera Utara, pada tahun 2006.
Sampai di tingkat kasasi ia telah dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, tetapi ia menghindar dari eksekusi hukuman itu. Ia �lari� ke Jakarta, melanjutkan hidup seperti biasa, dan bisa melanjutkan praktek pengacaranya seperti biasa, bahkan menjadi terkenal ketika menjadi salah satu pengacara dari tersangka korupsi KPK Komjen Budi Gunawan, Sutan Bathoegana, dan DPRD DKI Jakarta itu.
�Aneh�, karena kok bisa ya? terpidana yang �buron� itu bisa hidup bebas selama itu, berpraktek pengacara seperti biasa, bahkan menangani kasus seorang perwira Polri yang ditersangkakan dalam tindak pidana korupsi, dan DPRD DKI Jakarta? �Nyata�, karena memang ini adalah kejadian nyata, bukan fiksi. Jadi, memang �aneh tapi nyata�, atau �nyata tapi aneh� juga sama saja.
Keanehan itu pun berakhir hari Rabu, 18 Maret 2015, sekitar pukul 15:30 WIB, di Jalan Djuanda, Jakarta Pusat, saat jaksa gabungan dari Kejaksaan Negeri Penyabungan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kejaksaan Agung menangkapnya di sana, terkait vonis tiga bulan penjaranya itu. Ia sempat melawan, bahkan berusaha melarikan diri dengan mobilnya, tetapi akhirnya berhasil dibekuk jaksa yang dibantu petugas Kepolisian Metro Jaya.
Pengacara yang suka berbicara dengan berapi-api dengan menyebut-nyebut atas nama hukum berulang-ulang itu sempat pula beradu mulut dengan jaksa, sebelum akhirnya berhasil diseret keluar secara paksa dari dalam mobilnya. Dari foto yang diambil wartawan detik.com, terlihat jaksa yang menyeretnya keluar dari dalam mobilnya itu, menariknya dari kerah belakang kemejanya. Ia didorong paksa masuk ke dalam mobil jaksa, lalu dibawa dan dijebloskan ke dalam penjara di LP Cipinang.
Persis satu minggu sebelumnya, sebagai pengacaranya tujuh anggota DPRD DKI Jakarta (termasuk Haji Lulung, dan Prabowo Soenirman), setelah melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri, Razman berkoar-koar bahwa Ahok bisa dipenjara sepuluh tahun karena sikapnya yang terlalu sombong dan tak mengenal etika.
�Ahok bisa dipenjara sepuluh tahun, karena manusia ini terlalu sombong. Tidak ada celah bagi polisi untuk tidak mengusut kasus ini. Ahok bisa ditahan!� kata Razman ketika itu.
Eh, persis satu mingggu sesudahnya, malah dia yang masuk penjara!
Kini, dia harus sadar bahwa sesombong apapun seorang manusia ia tak bisa dipenjara, apalagi sampai sepuluh tahun. Justru malahan ia yang hampir selalu tampil dengan gayanya yang sangat sombong di televisi, juga tidak bakal dipenjara gara-gara sikapnya itu. Namun, bagi seorang penganiaya, yang meskipun sudah berhasil menghindari dari eksekusi dan bebas berkeliaran selama sekitar sepuluh tahun, bahkan sempat menjadi pengacaranya seorang tersangka korupsi yang perwira polisi dan DPRD DKI Jakarta, sudah pasti dipenjara selama tiga bulan, dan hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sudah terjadi.
Apa reaksi anggota DPRD DKI saat mengetahui pengacara andalannya itu sudah ditangkap dan dipenjara?
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, yang juga pernah mendekam di penjara karena kasus korupsi, M Taufik dengan enteng berkata, "Ganti pengacara, sederhana saja. Gampang lah cari pengacara mah!"
Demikian juga komentar dari anggota DPRD DKI dari Gerindra yang lain, yang memaki Ahok dengan teriakan �Gubernur goblok!� saat rapat mediasi Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta itu, Prabowo Soenirman. Baginya tidak ada masalah dengan telah dipenjaranya pengacara mereka itu dengan kelanjutan pelaporan mereka terhadap Ahok di Bareskrim Polri.
"Kuasa kita kan kepada kantor pengacaranya Eggy Sujana. Jadi bukan kepada dia pribadi, jadi nggak ada masalah," jelas Prabowo Soenirman.
Kedua anggota DPRD DKI Jakarta ini bisa mengatakan tidak ada masalah dengan dipenjarakannya pengacara Razman Nasution itu, karena mereka tidak bisa melihat substansi sebenarnya dari hal yang berkaitan dengan Razman Nasuiton ini. Sesungguhnya sejak awal, saat mereka telah memberi kuasa kepada Razman sebagai pengacara mereka itu sudah ada masalah.
Jika mereka benar-benar adalah anggota DPRD DKI yang baik, tentu tidak akan menunjuk seorang terpidana yang sedang menghindar dari eksekusi penjaranya itu (buronan) sebagai pengacara mereka. Namun, mungkin karena habitatnya sama, maka status terpidana Razman itu pun bukan masalah bagi anggota DPRD itu.
Semoga saja, setelah berakhirnya kejadian �aneh tapi nyata� dari Razman Arif Nasution ini, segera menyusul lagi berakhirnya peristiwa-perisitiwa (hukum) �aneh tapi nyata� lainnya, seperti kasus keputusan pra-peradilan hakim Sarpin Rizaldi, kriminalisasi terhadap pemimpin KPK, dan lain-lain.
Video Penangkapan Razman yang kemudian dijebloskan ke penjara bisa Anda saksikan di sini:
Jalani 3 Bulan Masa Tahanan, Razman Arif Dinyatakan Bebas!
Setelah menjalani masa tahanannya selama 3 bulan, Razman Arif Nasution pun dinyatakan bebas pada 16 Juni 2015. Saat keluar dari Rutan Cipinang, Razman Nasution sudah ditunggu oleh keluarga serta beberapa sahabatnya.
Kepada media, Razman Nasution menyatakan bersyukur bisa keluar dari penjara. Menurut Razman, penjara merupakan salah satu cara bagi seseorang untuk melakukan intropeksi diri. Setelah keluar dari penjara, Razman Nasution menyatakan akan melanjutkan aktivitasnya sebagai pengacara.
Sumber: Tulisan Kompasiana, Daniel HT. Sumber: Pengacara Razman Arif Ditangkap pada link http://news.detik.com/berita/2862726/pengacara-razman-ditangkap-m-taufik-gampang-cari-pengacara-lain-mah Sumber: Pengacara Razman Arif Maki-Maki Ahok Bisa Dipenjara 10 Tahun pada link http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/11/369716/pengacara-dprd-dki-ahok-bisa-dipenjara-10-tahun-karena-sombong Sumber: Razman Arif Bebas Setelah Jalani 3 Bulan Penjara pada link http://www.logisnews.co/id-186-read-razman-arif-nasution-keluar-dari-rutan-cipinang Editor: Lisa Kurniasih@beritateratas.com
Dalam ILC Selasa/26 April 2016, yang membahas tentang "Buronan Ditangkap atau Pulang Kampung" Bang Karni menyempatkan curhat tentang bullying yang dialami dirinya akibat menayangkan ILC dengan tema� Ahok Di Pusaran Sumber Waras�.
Sambutan terhadap acara itu sangatlah luar biasa. Yang kontra, menganggap acara ILC merugikan Ahok. Saya mendapat serangan luar biasa hebatnya dari sosial media setelah membahas acara itu.
Di awal acara , Bang Karni membahas tentang satu tulisan yang menyebut ILC sebagai acara dungu. Saya agak terpana dengan "diskusi dungu" karena banyak orang - orang besar yang pernah hadir dalam ILC ini. Karni Ilyas menjelaskan tentang keberatannya jika ILC disebut sebagai acara dungu!
Bang Karni juga membantah kritik terhadap dirinya yang tidak pernah membahas tentang kasus Lumpur Lapindo dengan menayangkan cuplikan dokumentasi ILC tentang Lapindo di Youtube beberapa tahun lalu.
Kali ini Bang Karni berhasil membuktikan tudingan pendukung Ahok keliru! Kentara sekali Bang Karni bermaksud ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa dirinya tetap independen, nyatanya ia berani membahas kasus sang pemilik TV. Siapa sih yang tidak kenal reputasi bang Karni?
Harus diakui kini ILC merupakan primadona siaran berita dan telah menjadi trending topik pemberitaan masyarakat politik temasuk media cetak.
Apakah sanggahan Bang Karni cukup bisa meyakinkan publik bahwa ia lepas dari pengaruh politik Golkar/KMP? Atau pendukung Ahok yang sudah keterlaluan sehingga terkesan �mendewakan" Ahok?
Pasti sulit , karena mengingat TV One masih tetap berada pada penyakit lamanya yang kerap memberi informasi yang diplintir sehingga kurang mengena dengan realitas yang ada. Beberapa contoh produk TV One yang mengabarkan berita �terbalik" diantaranya dalam Pilpres yang lalu Prabowo menjadi pemenang dalam hasil hitung cepat, seruan kepada pemerintah untuk membayar korban lumpur Lapindo, dalam kasus sidang MKD �papa minta saham� yang menjadi �pesakitan� justru Freeport dan bukannya Setya Novanto.
Apalagi Ahok memang bebeberapa kali terus terang menyatakan ketidaksukaannya kepada TV One. Tidak tanggung-tanggung, hal ini ia sampaikan dalam siaran langsung yang tidak bisa disensor. Ahok bahkan menuding bahwa pertanyaan menjebak pewawancara merupakan pesanan dari sponsor.
Wajar jika publik curiga dengan ILC, karena TV One suka sekali berpolitik ria demi penggiringan opini. Bang Karni tidak bisa dilepaskan dari TV One, orang ingat Bang Karni maka langsung terlintas dalam benaknya icon karikatur Karni Ilyas yaitu Bang One.
Mungkin Bang Karni bisa katakan ILC independen, tapi yang publik tahu Bang Karni adalah Direktur Pemberitaan yang sangat menentukan warna di TV One.
Jika kita mencoba berpikiran positif, mungkin sebenarnya Bang Karni memang independen (karena ia pernah menghentikan acara ILC demi menjaga netralitasnya) namun sedang terjebak di perusahaan media yang salah?
Tapi terlepas dari semua itu, publik sudah menonton acara ILC semalam, dimana Karni Ilyas sedang mengangkat tema Buronan BLBI tapi masih sempat menyinggung Ahok dan menyerang pendukung Ahok. Untuk Apa? Pesanankah? Atau murni ide Karni Ilyas sendiri? Pertanyaannya, Mengapa harus Ahok?
Editor: Lisa Kurniasih@beritateratas.com Sumber: Kompasianer Washington deddy http://www.kompasiana.com/demaurtz/bang-karni-di-bully-bang-karni-curhat-di-ilc-bang-karni-independen_571f8a5ff57e61480b23e7a5
Al Ghazali membuat heboh banyak orang lantaran foto mesranya bersama Alyssa Daguise tersebar di dunia maya. Foto yang tidak jelas sumbernya dari mana ini memperlihatkan keduanya yang sedang berciuman bibir. Masalah seperti ini pun tentu saja sampai ke telinga kedua orang tuanya, yakni Maia Estianty dan Ahmad Dhani.
Maia langsung meminta Al untuk mohon maaf kepada publik. Pentolan Duo Maia itu juga mengingatkan putranya agar lebih berhati-hati lagi supaya masalah seperti ini tak terulang kembali.
Berbeda dengan Maia, Ahmad Dhani justru menilai apa yang dilakukan Al itu sebagai sebuah hal yang biasa saja. Bos RCM itu mengaku tidak tahu banyak tentang masalah ini, termasuk siapa yang menyebarkan foto ciuman Al.
"Berarti itu anak saya. Itu anak Ahmad Dhani beneran," kata Ahmad Dhani saat grand launching Masterpiece di Buaran, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Selasa (26/4) malam.
Ahmad Dhani menganggap Al saat ini sudah cukup dewasa. Bahkan ia mengungkapkan bila tingkah laku dirinya ketika masih remaja dulu, jauh lebih nakal dibanding dengan yang dilakukan Al.
"Kalo sudah 19 tahun cipokan ya biasa. Dulu bapaknya lebih parah," ungkapnya. (Kapanlagi.com)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan karena masih banyaknya pihak yang memberi bantuan makanan kepada warga Pasar Ikan yang tinggal di perahu. Menurut Ahok, kondisi seperti ini malah banyak dipolitisasi oleh pihak lain.
"Yang kasih makan mah keterlaluan, cuma kasih makan enam orang lagi. Sampai kapan tahannya? Sampai pilkada juga (nanti) dilupain," sahut Ahok di Lapangan IRTI Monas, Senin (25/4/2016).
Ahok mengatakan, dia mampu membantu lebih banyak warga melalui kebijakan Pemerintah Provinsi DKI daripada yang bisa diberikan oleh pihak tersebut.
"(Sebanyak) 10.000 juga saya piara boleh makan gratis. Jadi, jangan dipolitisasi dan didramatisasi," kata Ahok.
Posko-posko kemanusiaan memang sudah bermunculan di Kampung Luar Batang. Di antaranya adalah posko dari Front Pembela Islam, Aksi Cepat Tanggap (ACT), Baznas, dan Lembaga Nasional Pos Kemanusiaan Peduli Umat (PKPU).
Pemprov DKI Jakarta sebelumnya membongkar semua bangunan yang berada di Kampung Akuarium, Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara, khususnya di RW 04.
Sebagian warga sudah direlokasi ke Rusun Rawa Bebek dan Marunda. Namun masih ada warga yang masih bertahan di lokasi penggusuran. Sebagian dari warga ini tinggal di perahu.
Menurutnya, pemerintah provinsi (pemprov) DKI telah berusaha menyediakan rumah susun (rusun) di Kapuk Muara, Marunda, dan Cilincing yang dinilai bisa menjadi tempat tinggal yang layak dan lebih baik untuk para nelayan.
"Sekarang saya tanya, manusia perahu itu, kan nelayan, kamu tau nggak Kapuk Muara itu dibangun rusun demi untuk nelayan? Nelayan bisa buat taruh kapal. Angke juga lagi siapin kanal bangun buat nelayan," ungkap Basuki di Lapangan IRTI Monas, Jakarta (25/4/2016).
Pemprov pun telah menjamin kehidupan bagi anak-anak nelayan memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan fasilitas dan sarana lain seperti pelatihan untuk nelayan, perahu, serta tambak ikan.
"Anak Anda saya kasih KJP, dijemput bus sekolah ya kan? Mau kerja ya saya latih, perahu masih ada, nanti saya siapkan di pulau seribu udah jalan tambak ikan kerapu. Jadi kamu ini nelayan maunya apa?" tanya Ahok.
Ahok juga menyindir orang-orang yang memberi makan manusia perahu tersebut.
"Yang kasih makan mah keterlaluan, cuma kasih makan enam orang lagi. Sampai kapan tahannya? Sampai pilkada juga dilupain. Saya kasih berapa? Rp600 ribu, anak sekolah Rp2 triliun kita lagi bangun di Cianguir, Rp10 ribu juga saya piara makan gratis," ujar Ahok.
Ahok juga mengklaim, mereka yang tinggal di rusun lebih bahagia daripada mereka yang tinggal di perahu.
"Sekarang kamu tanya anak-anak sekolah yang ada di rusun. Mereka lebih bahagia enggak. Saya ketemu banyak orang tua satpam tinggal di Marunda, kerja di Pluit ketemu saya sampai sungkem ama saya �Terima kasih bapak�. Saya bilang terima kasih apa? saya enggak kenal kok. Kami sekarang sudah direlokasi dari Waduk Pluit ke Marunda,� ungkap Ahok. sumber: arah.com & Kompas.com
Apakah Karni Ilyas berani mengangkat tema mengenai lumpur Lapindo di acara Indonesia Lawyer Club, di TvOne? Atau, beranikah Karni Ilyas, yang sekaligus Pemimpin Redaksi TvOne itu mengisi salah satu acara di TvOne yang sifatnya mengkritik/menyerang Aburizal Bakrie, pemilik TvOne tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mungkin yang juga menjadi pertanyaan Anda. Saya juga mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang sama. Dan rasa ingin tahu yang sama.
Di dalam buku Karni Ilyas, Lahir untuk Berita, oleh Fenty Effendy, Penerbit Buku Kompas, Oktober 2012, di Bab: �Intervensi dari Mana-mana�, di situ Karni Ilyas mengatakan, selama dia bekerja di berbagai media (Karni Ilyas telah mengabdi di dunia jurnalistik selama 40 tahun. Buku tersebut juga diterbitkan dalam rangka memperingati 40 tahun dirinya menjadi wartawan) dia merasakan bahwa tidak ada satu media pun yang bebas dari intervensi.
Intervensi itu bisa datang dari pemerintah, pemilik media, temannya pemilik media, teman sendiri, bahkan dari lingkungan tempat tinggal sebagai wartawan.
Contohnya, ada RT yang meminta kegiatan di lingkungannya diliput, padahal tidak ada nilai beritanya sama sekali. Intervensi itu akan semakin memungkinkan jikalau berita itu merugikan mereka, atau teman mereka.
Di zaman Presiden Soeharto, intervensi terhadap media sangat luar biasa kuatnya. Kapan saja pers bisa diberanguskan begitu saja. Pada era Presiden Gus Dur dan Presiden Megawati pun, Karni mengaku pernah merasa diintervensi ketika masih di SCTV.
Yang paling lembut adalah Presiden B.J. Habibie. Oleh karena itu Karni menilai Habibie layak disebut sebagai �Bapak Demokrasi.�
Pemilik SCTV pernah membawa Karni Ilyas ke hadapan Gus Dur, untuk dimarah-marahi selama sekitar 2 jam. Penyebabnya karena SCTV dinilai terlalu banyak mengkritik pemerintahan Gus Dur.
Di era Megawati, yang marah-marah itu suaminya, Taufik Kiemas. Lagi-lagi pemilik SCTV ditelepon dan dimarahi oleh Taufik karena menurutnya berita-berita Pemilu 2004 di SCTV banyak yang merugikan Megawati. Tetapi ketika telepon dioper kepada Karni, Taufik Kiemas malah berubah menjadi ramah. Mereka berdua malah berbasa-basi di telepon. Karni memang dikenal sangat luas pergaulannya. Mulai dari preman, polisi dan tentara dari pangkat rendahan sampai Jenderal, hakim, jaksa, anggota DPR, politisi, menteri, dan pengusaha, seperti yang dituturkan di bagian lain dari buku tersebut.
Saat masih di Tempo, sebagai Redaktur Pelaksana, merangkap menjadi pimpinan umum Majalah FORUM Keadilan, Karni juga pernah merasakan intervensi dari pemilik Tempo, yaitu Ir. Ciputra. Waktu itu FORUM Keadilan masih dimiliki Tempo.
Gara-garanya adalah FORUM menurunkan berita tentang bahaya banjir menuju Bandara (Soekarno-Hatta) bila proyek perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK), milik Ciputra dikerjakan. Ciputra marah, dan mencari-cari Karni Ilyas untuk dimarahi langsung.
Kembali lagi ke soal intervensi. Karni bertanya dengan nada menggugat, pernahkah media memberitakan yang isinya menghantam pemiliknya? Mana mungkin Tempo menghantam Goenawan Mommad atau Ciputra.
Mana mungkin Jakob Oetama dihantam Kompas. RCTI menjelek-jelekkan Hary Tanoesoedibjo? MetroTV memojokkan Surya Paloh? Trans TV (Trans7) menghantam Chairul Tanjung? Apakah Anda melihat wajah Aburizal Bakrie tiap hari di TvOne? Apakah acara Golkar disiarkan tiap hari di TvOne?
Karni melanjutkan, Soal Lapindo? Pihak Bakrie menginginkan Lapindo dibahas, sebab sudah hampir Rp. 10 triliun mereka keluarkan untuk membayar ganti rugi, Bakrie menyebutkannya ganti untung karena harga tanah yang dibayar melebihi nilai jualnya.
Tapi, saya memilih absen. Karena berimbang kayak apapun, tetap akan dianggap pemirsa bias.
Seadil apapun hakim yang mengadili kerabatnya, akan tetap hakim itu dianggap berpihak. Karena itu hakim harus mundur dalam perkara yang menyangkut kerabatnya.
Jadi kesimpulan saya, di mana pun Anda, intervensi itu ada. Sekarang adalah bagaimana seorang jurnalis melakukan tawar-menawar untuk itu. Jangan mimpilah media itu bisa streril dari intervensi.�
Sebelumnya Ahok menceritakan tentang adanya geng golf yang beranggotakan para pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Ahok melanjutkan, geng golf itu sering bepergian ke luar negeri bersama-sama. Bahkan, geng tersebut cukup termasyhur karena dianggap menjadi batu loncatan pejabat untuk naik jabatan.
Kemudian baru-baru ini tersebar di sosial media foto Ahok memakai kacamata dan terlihat lihai mengayunkan stik golf.
Akun ?@Revolusi_Sosmed menuliskan, "AHOK @basuki_btp adalah ketua genk golf balaikota yg dia bongkar sendiri..."
Tentu saja, foto yang tersebar itu langsung menjadi bahan pembicaraan netizen. Pasalnya, tudingan Ahok tentang golf ternyata juga dilakukannya. Haters pun menyebutkan Ahok adalah ketua dari geng golf.
Setelah dikonfirmasi langsung ke Ahok, ternyata semua tudingan itu adalah fitnah yang tak terbukti. Ahok Klarifikasi Tentang Foto Dirinya Main Golf! Ahok mengklarifikasi peredaran foto dirinya yang sedang mengayunkan stik golf. Ahok mengungkapkan, saat itu dirinya sedang meresmikan turnamen golf, bukan sedang bermain golf.
"Saya resmiin main (turnamen) golf. Resmiin," tegas Ahok, di Balai Kota, Selasa (26/4/2016) tentang foto yang beredar di media sosial itu.
Dulu Ahok pernah membuka turnamen golf Piala Gubernur 2015 di Damai Indah Golf, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, pada 14 November 2015. Turnamen tersebut sekaligus untuk merayakan bulan dana Palang Merah Indonesia 2015.
Dana yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 1,07 miliar, digunakan PMI untuk menanggulangi bencana. Pada kesempatan itu juga Ahok sempat didaulat melakukan pukulan pertama di padang golf tersebut.
"(Foto) itu tuh waktu kumpul dana buat gereja, enggak tahu gereja siapa. Saya lupa buat yayasan gereja. Cuma disuruh aja," ujar Ahok.
Foto yang menunjukkan Ahok seperti sedang bermain golf itu ramai di media sosial setelah dirinya mengungkit perihal adanya geng golf di kalangan pejabat Pemprov DKI Jakarta. Ahok bahkan mengatakan bahwa dulu bermain golf telah menjadi ajang lobi untuk bisa naik pangkat di lingkungan Pemprov DKI.
Ahok mengaku bahwa dirinya tak suka bermain golf. "Enggak ada waktu," ujar Ahok.
Jadi sebelumnya foto itu dituding haters bahwa Ahok ketua geng Golf, tapi kenyataannya foto tersebut adalah tentang kegiatan penggalangan dana untuk sosial penanggulangan bencana oleh PMI. Dengan klarifikasi ini, Kami berharap pembaca bisa lebih berhati-hati dalam memilah informasi, terutama dari media-media yang suka menyebarkan fitnah. Tolong bantu sebarkan kebenaran ini.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ketidakcocokannya dengan Wali Kota Jakarta Utara, Rustam Effendi sudah berlangsung cukup lama.
Mundurnya Rustam, setelah dituduh bersekongkol dengan bakal calon Gubernur DKI, Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah rapat yang diikuti dirinya dan Rustam minggu lalu, adalah puncak dari ketidakcocokan itu.
"Memang sudah ada perbedaan prinsip," kata Ahok, di Balai Kota DKI, Selasa 26 April 2016.
Ahok mencontohkan, dalam tindakan penertiban hunian liar di kawasan lokalisasi prostitusi terselubung Kalijodo beberapa waktu lalu, tanpa alasan yang jelas, Rustam meminta sebuah bengkel di sana untuk tidak turut ditertibkan.
"Dia (Rustam) buat surat. Minta waktu dua bulan, sebelum bengkel dibongkar," ungkap Ahok.
Ahok mengatakan, ia tentu tidak mengikuti permintaan itu. Apalagi, setelah diketahui, pemilik bengkel ternyata seseorang yang berasal dari keturunan Tiongkok. "Ini bisa berbahaya secara politik," ungkapnya.
Ahok mengatakan, terkait pengelolaan Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Jakarta Utara, Ahok juga memiliki perbedaan dengan Rustam.
Maka dari itu, Ahok mengatakan, ia tidak mempermasalahkan jika Rustam merasa sakit hati dengan tuduhannya, kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri.
Walau sudah tak sejalan, ia mengapresiasi kinerja Rustam yang telah menjadi wali kota selama lebih dari satu tahun. "Dia merasa enggak cocok, ya sudah. Kita juga enggak bisa nahan," tutur Ahok.
Da'i kondang Dedeh Rosidah atau Mamah Dedeh melayangkan pesan menohok buat Yusril Ihza Mahendra, yang diketahui ingin maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 menantang Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jakarta petahana.
Tak tanggung-tanggung, pesan itu dilontarkan langsung dalam acara yang juga dihadiri Yusril, yaitu Gema Tabligh Akbar di Yayasan Al-Riyad, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pagi ini, Senin, 25 April 2016.
Menurut Mamah Dedeh, Yusril tidak perlu banyak janji bila menjadi pejabat. "Rakyat bosan banyak janji. Ada yang doa, �kuwakafkan tubuh ini buat rakyat�," katanya. "Pret! Enggak percaya gua."
Mamah Dedeh berpendapat bahwa setiap orang itu berharap pemimpin yang dekat dengan rakyat, karena banyak calon yang ramah hanya pada awalnya saja. "Saya mewakili hati nurani mereka," ujarnya sambil tertawa.
Mamah Dedeh lantas memberondong lagi, "Lebay, kata Bang Yusril. Selama ini banyak calon pemimpin ramah tamah, pas jadi pemimpin enggak datang lagi. Catat, mana sekretaris Anda?"
Sebelumnya, Yusril mengatakan wajar jika penelitian menyatakan 45 persen warga Jakarta menghendaki pemimpin muslim karena memang mayoritas warga Jakarta beragama Islam.
"Masak, saya jadi gubernur di Bali? Pasti orang Hindu yang jadi gubernur. Masak, saya jadi gubernur di Papua? Pasti orang Kristen yang dikehendaki orang Papua," katanya dalam pidato.
Yusril pun menerangkan, di Amerika Serikat�yang sudah 200 tahun merdeka saja, tidak pernah memiliki presiden seorang muslim. Satu-satunya Presiden Amerika yang berasal dari luar Kristen Protestan adalah John F. Kennedy, yang beragama Katolik. Namun, Yusril menuturkan, hal itu bukan berarti tidak menghormati agama lain.
Yusril mengatakan setiap orang harus menjaga keberadaan tempat ibadah. "Saya insya Allah paham betul, ingin lihat Jakarta damai, lebih islami, bukan berarti tidak hormati agama lain," ujar Yusril.
tokohterkini.blogspot.com - Ratna Sarumpaet, Ibunda dari artis Atiqah Hasiholan ini diketahui sudah mengajukan permohonan cerai talak terhadap menantu nya yang bernama Atiyah di Pengadilan Agama Jakarta Timur.
Gugatan cerai terdaftar dengan nomor perkara, No.0543/Pdt.G/2016/PAJT, pada tanggal 10 Februari 2016.
Permohonan cerai yang diajukan terhadap istri dari Mohammad Iqbal ini diajukan oleh Ratna Sarumpaet, selaku pengampu, melalui kuasa hukumnya dari kantor Ahmad Taufiq dan Rekan.
Mohammad Iqbal yang diketahui menderita penyakit skizofrenia sejak muda, telah menikah dengan Atiyah sejak tahun 1998, dan saat ini telah memiliki 3 orang putra.
Dalam sidang yang akan dilakukan kembali pada hari Senin (25/4/2016), di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Atiyah yang diwakili oleh kuasa hukum nya, Abdul Lukman Hakim dari Kantor Advokat Safril Partang & Associates, akan menolak permohonan cerai talak tersebut, karena menganggap rumah tangga kliennya dengan Iqbal baik-baik saja.
Pengajuan cerai yang dilakukan oleh seorang pengampu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
Konflik yang sesungguhnya terjadi adalah antara Atiyah dengan Ratna Sarumpaet diduga menyangkut penetapan pengampuan dari Iqbal untuk mengurus warisan dari ayahnya, yang juga ayah dari Atiqah Hasiholan, yang saat ini sedang digugat oleh para ahli waris lain di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Upaya mediasi yang telah dilakukan oleh mediator dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak ada membuahkan kesepakatan, karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Dalam mediasi pun Mohammad Iqbal tidak diupayakan hadir oleh Ratna Sarumpaet.
Berikut ini beberapa komentar netizen menyikapi rencana Ratna Sarumpaet yang ingin Menggugat Cerai Menantunya sendiri:
Hj Rachmi Yudiatami : IBU Ratna... lebih baik jadi ompung yg baik aja.. kasian anak cucu..dosa lho memisahkan rmh tangga anak sendiri...malu ama masyarakat .sadarlah ...sudah tua lbh baik main ama cucu... dpd ...teriak2 di luar. oke... kasian anak n cucu2 nya.
Fredly Fredly : Harusnya memberikan tauladan hidup.. eh malah mau merusak rumah tangga anak sendiri yang cacat mental... Harta di dunia tdk bisa dibawa ke alam kubur nek.. Ibu tak jelas ini...
Anthony Hakim : Betul bro nenek ini sadis lihat wajahnya ...sok pahlawan penggusuran tapi raja tega memisahkan anaknya dr jodoh Tuhan demi Harta
Efan Missy : ooo selama ini sibuk jadi pahlawan kesiangan karena mau menghindar dari masalah rumit di keluarga ya??? boleh juga ya. mulai sekarang sebaiknya urus dulu masalah keluarga, nggak perlu repot2 urus masalah masyarakat luas. nanti kecebong di istana presiden tertawa termehek2 (pinjam ruhut).
Nonosupriatno R :Wah sepertinya Tuhannya ratna sarumpaet adlh harta, demi harta nenek tua ini mau pisahkan rmh tangga anaknya,.......gawattttttt pantas aja nenek tua ini hobby hasut rakyat dengan kedok LSM....rupanya utk cari lebihan dr sumbangan, bodoh banget tuh rakyat yg mau dihasut sarumpaet
Josua Welhelmus : Nah lho... ini nenek bukannya pertahankan hubungan baik anak dan menantu malah d recoki. masalah harta lagi. Ketahuan belang kamu nenek.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok menyampaikan pembangunan rumah susun (rusun) di kawasan Kapuk Muara itu untuk nelayan terutama untuk tempat perahu.
"Sekarang saya tanya, manusia perahu itu kan nelayan, kamu tahu gak Kapuk Muara itu dibangun rusun demi untuk nelayan. Buat nelayan bisa buat taruh kapal, di Muara Angke juga lagi siapin kanal dibangun buat nelayan," ujar Ahok di Jakarta, Senin (25/4/2016).
Hal tersebut terkait masih adanya nelayan di kawasan Pasar Ikan, yang masih tinggal di perahu. Mereka adalah korban penggusuran kawasan Pasar Ikan yang masih bertahan dan tidak mau pindah ke rusun yang telah disiapkan Ahok.
"Nelayan pun ada oknumnya, sekarang saya tanya, kamu sebagai orang tua, anak anda sudah saya pindahkan ke Kapuk Muara, nelayan bisa taruh perahu disana, mau di Marunda, Cilincing, Cakung dan bisa parkir perahu, di Kanal Banjir Timur hilirnya bisa parkir perahu," jelasnya.
Pemprov DKI, lanjut Ahok, juga memberikan beberapa fasilitas diantaranya:
1. Untuk anak nelayan yang masih sekolah, dikasih Kartu Jakarta Pintar (KJP)
2. Bus gratis, mau kerja diberikan pelatihan.
3. Di Pulau Seribu sudah jalan tambak ikan kerapu, dan sudah menghasilkan 150 ton di tambak itu. Sekarang kita lagi mau bangun rusun di sana di Pulau Seribu, supaya yang punya tambak bisa diawasi," ujar Ahok.
4. Selain itu, kata Ahok, lokasi tersebut bisa dijadikan tempat wisata dimana nelayan dapat mengantar para turis berkeliling.
5. Kapal-kapal phinisi di daerah Pelabuhan Sunda Kelapa dirapikan.
6. Termasuk kawasan Luar Batang, juga sedang mau lebarin supaya Mesjid itu jadi tempat wisata rohani terbaik. Nyambung dengan Kota Tua dan nyambung juga dengan Islamic Center. Sehingga nantinya Warga perlu dipindah terlebih dahulu ke Rusun Rawa Bebek sambil menunggu revitalisasi pasar dan rusun selesai.
7. Jika warga merasa rusunnya kini lebih jauh dengan lokasi usaha maupun sekolah anak-anak, Pemprov DKI Jakarta sudah menyediakan transjakarta gratis dengan bus sekolah.
8. Warga juga mendapatkan modal dari Bank DKI sebesar Rp 10 juta dan gerobak stainless steel dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta.
9. Tak hanya itu, ada dokter dan perawat yang tetap siaga di rusun.
Tolong bantu sebarkan! Inilah bukti Ahok tidak begitu saja menelantarkan 'manusia perahu', justru Ahok juga ikut memikirkan kesejahteraan mereka!
Blog RSS Feed
Via E-mail
Twitter
Facebook
