PKB: Kabinet Tanpa Parpol Lemahkan Pemerintahan

Presiden terpilih Joko Widodo (sumber: Antara/Widodo S.Jusuf)

PKB: Kabinet Tanpa Parpol Lemahkan Pemerintahan

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menanggapi pernyataan Joko Widodo yang menginginkan orang-orang parpol meletakkan jabatannya di kabinet.

"Ketua umum dan pengurus parpol tidak boleh menjabat di kabinet adalah tidak relevan dengan cita cita mengawal stabilitas pemerintahan karena stabilitas pemerintahan ditentukan oleh solid dan tidak dukungan di parlemen," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Fathan Subchi, di Jakarta, Minggu (10/8).

Menurut dia, program-program unggulan pemerintah, termasuk juga usulan APBN dan RAPBN sangat mudah diganjal di
parlemen dan pemerintahan tidak bisa berjalan dengan mulus.

"Yang punya parlemen adalah parpol, remote-nya ada ketum parpol dan fraksi di parlemen," katanya.

Justru ketua atau pengurus parpol yang menjadi menteri akan memperkuat dukungan parlemen pada pemerintah, tambah Fathan.

Ia menilai, ide deparpolisasi di kabinet itu "kerjaan" orang-orang di sekitar Jokowi, termasuk tim transisi yang ingin meraih kekuasaan tanpa keringat apa pun, termasuk mendelegitimasi partai politik.

"Harus diingat bahwa tidak ada negara demokrasi mana pun di dunia ini yang tidak butuh parpol. Sudah biasa dan lumrah ketum dan parpol menjadi anggota kabinet, karena parpol adalam rezim demokrasi yang diakui oleh konstitusi," ujarnya.

Sebaliknya, Fathan menilai orang nonparpol tidak punya kekuatan dan pengalaman politk dan justru nantinya secara politk akan membebani presiden dan wakil presiden terpilih.

"Jangan sampai pemerintahan ke depan hanya berisi hiruk pikuk politik tanpa mengimplementasikan program-program unggulan pemerintah karena bisa juga disandera oleh kepentingan politik dan parlemen," tegasnya.
Penulis: Markus Junianto Sihaloho/AF

Source : http://www.beritasatu.com/nasional/201777-pkb-kabinet-tanpa-parpol-lemahkan-pemerintahan.html