Pengamat: Waspadai Deparpolisasi di Kabinet Jokowi-JK

Gubernur DKI Jakarta yang juga presiden terpilih Joko Widodo (sumber: Istimewa)

Pengamat: Waspadai Deparpolisasi di Kabinet Jokowi-JK

Jakarta - Upaya deparpolisasi di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mulai ramai dibicarakan. Wacana ini dinilai justru akan melemahkan pemerintahan Jokowi ke depan karena meski Indonesia menganut sistem presidensial, namun praktiknya semi parlementer.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Zaki Mubarok mengatakan sangat berbahaya di alam demokrasi, tempat parpol tumbuh dengan baik, namun diberangus oleh orang-orang yang mengatasnamakan profesionalisme.

Menurut Zaki, banyak ketua dan pengurus parpol yang bagus dan profesional, di samping juga mengetahui medan politik di parlemen. Sebagian anggota parpol yang mantan anggota DPR atau masih anggota DPR lebih mengerti suasana di parlemen daripada orang-orang nonparpol.

Karena itu, menurut dia, patut dicurigai ada gerakan sistematis, masif, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang-orang nonparpol untuk merebut jabatan di kabinet meski tanpa keringat.

"Seperti penumpang gelap atau penumpang angkot," kata Zaki di Jakarta, Minggu (10/8).

"Mereka akan menjadi beban tersendiri bagi presiden terpilih ketika ada kebuntuan politik di parlemen. Perlu diingat bahwa parlemen menentukan jabatan-jabatan strategis, termasuk jabatan yudikatif dan eksekutif. Misalnya pemilihan hakim agung, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Komisi Yudisial (KY), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan lain-lain."

Zaki mengingatkan Jokowi-JK mewaspadai orang-orang nonparpol yang syahwat politiknya tinggi dengan sengaja melakukan agenda deparpolisasi kabinet.

"Patut dicurigai penumpang gelap itu syahwat politiknya luar biasa dan tidak terbendung untuk merebut kekuasaan di kabinet dan badan-badan strategis pemerintahan," tegasnya.

Menurut dia, partai politik secara konstitusional boleh duduk di kursi politik. Tak diharamkan orang-orang parpol merebut jabatan politik termasuk di kabinet.

Soal tuduhan orang parpol tidak akan fokus bila duduk di kabinet, menurutnya, itu tidak tepat dan tidak masuk akal. Karena di parpol sudah ada tugas masing-masing dan bisa dilakukan siapa pun.

"Hari libur kan bisa mengurus partai, tidak di hari kerja. Dan perlu diingat bahwa menteri adalah jabatan politik, bukan jabatan birokratis," ujar Zakki.

Lebih jauh, Zaki menilai orang nonparpol, misalnya berlatar belakang dosen yang dijadikan anggota kabinet akan kesulitan untuk melakukan komunikasi politik dengan parlemen. Dan bisa jadi program-programnya dihambat.

Penulis: Markus Junianto Sihaloho/JAS

Source : http://www.beritasatu.com/nasional/201799-pengamat-waspadai-deparpolisasi-di-kabinet-jokowijk.html